Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

"Saya gembira sekarang sudah ada penetapan skema sertifikasi. Dengan adanya kesepakatan
bersama ini, kita berkomitmen memberikan jaminan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan BLK
akan mempunyai standar yang sama yaitu standar yang dibutuhkan dunia kerja," kata Dirjen
Binalatas Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, di Kantor BNSP, Jakarta, pada Kamis (25/6).

Terkait dengan kondisi pandemic Covid-19, Dirjen Bambang mengemukakan bahwa pihaknya
tidak hanya mengembangkan program-program pelatihan secara offline, tetapi juga online.

"Ini saya harapkan skema pelatihan secara online ini juga nanti diikuti oleh LSP. Jadi kalau
pelatihan di BLK nanti online, sertifikasinya juga online. Ini akan memudahkan kita dalam
melakukan tugas-tugas pelatihan dan sertifikasi secara masif," katanya.

Sementara Kepala BNSP, Kunjung Masehat, mengatakan, dengan adanya kesepakatan ini,
diharapkan skema pelaksanaan pelatihan di semua daerah dilakukan secara sama. Pelatihan
otomotif sepeda di Papua dan Aceh, misalnya, maka dilakukan dengan skema pelaksanaan
pelatihan yang sama.
"Dengan penandatangan ini, nantinya skema pelatihan di semua daerah sama, dan dengan
menggunakan tiga pendekatan. Bisa dengan pendekatan KKNI, okupasi, atau berupa
pendekatan klaster. Kalau selama ini ada standar, tapi dalam pelaksanaannya berbeda. Saya
harap setelah ini tidak akan lagi terjadi perbedaan skema pelatihan," terang Kunjung.
Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihaknya merupakan proses akhir dari sebuah
pengakuan. Oleh karena itu, BNSP melalui LSP menjamin terhadap kualitas pelaksanaan sejak
pelatihan sampai selesai, yakni saat melakukan skema dan sertifikasi.

Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 30 Kepala BLK dan Ketua
LSP P2 BLK secara virtual.

183