Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 183
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah tak segan untuk menutup operasional dan
menghentikan pembangunan lembaga Balai Latihan Kerja atau BLK . hal ini jika BLK justru
terbukti menciptakan pengangguran baru. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan
meminta seluruh pengelola BLK di Indonesia untuk segera melakukan transformasi. Transformasi
BLK sendiri harus dilakukan secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi,
substansi pelatihan, serta sarana dan fasilitas untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
MENAKER IDA FAUZIYAH ANCAM TUTUP BLK YANG JUSTRU CIPTAKAN
PENGANGGURAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah tak segan untuk menutup
operasional dan menghentikan pembangunan lembaga Balai Latihan Kerja atau BLK . hal ini jika
BLK justru terbukti menciptakan pengangguran baru.
"Saya kira kalau itu ceritanya tutup saja pak Dirjen, kalau BLK ternyata akan melahirkan
pengangguran baru, nggak usah bangun. Tutup saja BLK buat apa kalau pelatihan kita lakukan
justru menambah pengangguran baru. Jadi, nggak ada BLK, sama aja adanya BLK dengan tidak
adanya BLK," keras dia dalam pembukaan acara Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahap I di BLK
Ternate, Jumat (5/3).
Menteri ida mengungkapkan, upaya pemerintah dengan memperbanyak kehadiran BLK di
berbagai wilayah Indonesia termasuk provinsi Maluku Utara, justru dimaksudkan untuk
menjawab tantangan industri. Diantaranya dengan menciptakan SDM yang terampil sesuai
kebutuhan industri yang dinamis.
"BLK Harus justru menjawab kebutuhan industri. Saya kira Maluku Utara diharapkan bagi
Pemerintah Indonesia karena memiliki banyak sekali resources yang dikembangkan akan
menjadi harapan bagi investasi bagi. Ini pada akhirnya akan melahirkan lapangan kerja baru,"
bebernya.
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan meminta seluruh pengelola BLK di Indonesia
untuk segera melakukan transformasi. Transformasi BLK sendiri harus dilakukan secara
terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, persepsi, substansi pelatihan, serta sarana dan
fasilitas untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
"Saya mengajak kepada seluruh pengelola BLK termasuk di Ternate harus melakukan
transformasi. Tidak bisa di tawar-tawar lagi. Kita harus melakukan transformasi dengan berbagai
cara mulai dari reformasi Kelembagaan, kemudian redesain substansi pelatihan, revolusi sumber
daya manusia, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana. Kalau bukan transformasi BLK, kita
akan sangat jauh dan ditinggalkan masyarakat," ucap dia menekankan.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binalattas Kemnaker RI
dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman (MoU)
tentang Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) type 2 atau P2 di Balai Latihan Kerja
(BLK).
Kesepakatan ini menandakan Kemnaker dan BNSP memiliki komitmen terkait skema standar
pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi di BLK. Hal ini dilakukan dalam upaya menyamakan standar
skema pelaksanaan pelatihan kerja di seluruh Indonesia.
182
