Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Judul Pengawasan Lemah, Pesangon Korban PHK Rawan Dikebiri
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/354854/34/pengawasan-lemah-
pesangon-korban-phk-rawan-dikebiri-1614906194
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-03-05 09:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Di sini saya mau
mengaitkan peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dengan
persyaratan mendapatkan JKP

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mau fokus tentang
syarat telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan
sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Syarat ini akan menjadi kendala utama
bagi pekerja untuk mendapatkan JKP karena proses perselisihan PHK tersebut. Kenapa?

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Kelakuan pengusaha
yang tidak membayar upah proses ketika sedang terjadi perselisihan terjadi karena lemahnya
pengawasan ketenagakerjaan
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Pasal 157A adalah
kepastian bagi pekerja untuk tetap mendapat upah dan terlindungi dalam jaminan sosial

Ringkasan

Peraturan Presiden nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2 Februari
2021 lalu. Bersamaan dengan PP No. 37 ini turut disahkan juga 3 PP lainnya yaitu PP No. 34
tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu
Kerja dan PHK, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

PENGAWASAN LEMAH, PESANGON KORBAN PHK RAWAN DIKEBIRI

JAKARTA - Peraturan Presiden nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 2
Februari 2021 lalu. Bersamaan dengan PP No. 37 ini turut disahkan juga 3 PP lainnya yaitu PP

216