Page 221 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 221
Judul Serikat Pekerja Soroti Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/03/05/320/2372686/serikat-
pekerja-soroti-aturan-jaminan-kehilangan-pekerjaan?page=1
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-03-05 08:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mau mengaitkan
peran Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dengan persyaratan
mendapatkan JKP
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya mau fokus tentang
syarat telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan
sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Syarat ini akan menjadi kendala utama
bagi pekerja untuk mendapatkan JKP karena proses perselisihan PHK tersebut. Kenapa?
Ringkasan
Peraturan Presiden nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021.
Bersamaan dengan PP Nomor 37 ini, turut disahkan 3 PP lainnya, yakni PP No. 34 tahun 2021
tentang Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan
PHK, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
SERIKAT PEKERJA SOROTI ATURAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
JAKARTA - Peraturan Presiden nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari
2021. Bersamaan dengan PP Nomor 37 ini, turut disahkan 3 PP lainnya, yakni PP No. 34 tahun
2021 tentang Tenaga Kerja Asing, PP No. 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja
dan PHK, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Pasca ditandatangani, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan gencar
mensosialisasikan keempat PP ini, yang melibatkan pihak Pengawas Ketenagakerjaan dan
Mediator Hubungan Industrial.
220
