Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 57
"Program-program lain seperti BSU misalnya Kartu Pra kerja yang di dalamnya memang ada
insentif yang nilainya sama Rp 600.000 selama empat bulan itu tetap ada dan alokasinya masih
cukup besar," tegas Ida.
Kartu Pra kerja adalah program pemerintah untuk pelatihan dan pengembangan keahlian yang
selama pandemi diakomodasi juga untuk memberikan bantuan insentif bagi korban pemutusan
hubungan kerja (PHK) atau angkatan kerja baru.
Total bantuan yang didapat adalah Rp 3,55 juta degan rincian Rp 600.000 untuk biaya pelatihan
setiap bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya
pelatihan dan Rp150 ribu sebagai biaya survei.
Ida sebelumnya juga mengakui bahwa dana BLT karyawan tahun 2021 ini tidak ada alokasinya
dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya," ujar Ida beberapa waktu lalu.
Ida menjelaskan, program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung dari
situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini.
"Nanti kami lihat kondisi ekonomi berikutnya," kata menteri dari unsur dari Politisi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap Kartu Pra kerja cukup besar, yakni sekitar
Rp 20 triliun dan sejauh ini tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk BLT karyawan di APBN
2021.
"Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan, karena kita
konsentrasi pada program Kartu Pra kerja," tambah Ida.
Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi gaji atau BLT karyawan tahun 2020 mencapai 98,82
persen.
Masih tersisa 100.000 pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) memastikan akan menyalurkan
kembali BLT karyawan yang belum tersalurkan kepada pekerja penerima manfaat pada
pelaksanaan penyaluran tahun 2020.
Namun, sebelum bantuan sebesar Rp 1,2 juta untuk dua bulan ini disalurkan, Kemnaker masih
menantikan verifikasi data yang diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
"Iya anggaran kami kembalikan ke Kementerian Keuangan dan kalau beberapa kesalahan bisa
diperbaiki maka bisa kami mintakan lagi.
Saat ini, kami menunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Sekretaris Jenderal
Kemenaker Anwar Sanusi kepada Kompas.com, Jumat (19/2/2021).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Tahun ini, Pemerintah Cairkan Subsidi Gaji ke
Pekerja yang Belum Menerima Pada 2020'.
Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul BLT BPJS Cair Terbatas di 2021,
Inilah Kriteria Pegawai Gaji di Bawah 5 Juta yang Berhak Menerima,.
56
