Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021
P. 59

menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi
              Tingkat  Menteri  Peninjauan  SKB  Cuti  Bersama  tahun  2021  yang  dipimpin  oleh  Menteri
              Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan
              dihadiri  oleh  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  Reformasi  Birokrasi  (PAN  RB)  Tjahjo
              Kumolo. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen
              Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri dan Pejabat Eselon 1 kementerian/lembaga
              terkait.



              AWAS, VARIAN BARU CORONA MENYEBAR CEPAT DI JAKARTA

              Antisipasi Peningkatan Kasus Akibat Libur Panjang

              Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  DKI  Jakarta  diminta  memperketat  pergerakan  orang  keluar
              masuk ke Ibu Kota. Terutama, pada saat libur atau cuti bersama. Sebab, kehadiran varian baru
              virus Corona bisa memperpanjang pandemi.

              SEBAGAI  informasi,  pada  Kamis  (11/3),  terdapat  tanggal  merah  memperingati  Isra  Miraj.
              Sementara Minggu (14/3) adalah libur Hari Raya Nyepi.

              Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengapresiasi keputusan pemerintah
              memangkas  hari  libur.  Kebijakan  itu  menunjukkan  pemerintah  belajar  dari  kesalahan
              sebelumnya. Apalagi ada varian baru virus Corona yang ditemukan.
              "Jangan sampai ini menyebar lewat pergerakan manusia yang tidak dibatasi," kata Dicky kepada
              Raky at Merdeka, kemarin.

              Mengurangi  mobilitas  masyarakat  terbukti  berhasil  mengendalikan  penyebaran  Covid-19.
              Pemerintah perlu mengantisipasi penyebaran varian baru itu.

              "Jangan sampai muncul super spreader strain atau virus yang bisa menyebar cepat dan luas.
              Makanya, perlu diperketat lagi pembatasan pergerakan manusia," imbaunya.

              Menurutnya, pemerintah selama ini berhasil menekan pergerakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
              Baik  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  melarang  PNS  di
              lingkungkannya untuk keluar kota selama libur panjang.
              Namun, yang menjadi tantangan saat ini adalah membatasi pergerakan masyarakat. Misalnya
              dengan  mewajibkan  tes  antigen  warga  yang  menggunakan  kendaraan  pribadi.  Bukan  hanya
              kepada penumpang transportasi massal.

              Penyekatan di perbatasan, juga diperlukan. Selain itu, yang paling penting adalah semua pihak
              bersabar karena situasi saat ini masih pandemi.

              "Kasus Covid-19 meningkat usai libur panjang sampai 50 persen. Jadi harapannya, masyarakat
              juga  mendukung.  Pemerintah  gencarkan  5M  dan  3T.  Kualitasnya  tracing  juga  harus
              ditingkatkan." ujarnya.


              Dicky  menyebut,  pemerintah  tak  boleh  mendadak  mengeluarkan  kebijakan  libur.  Antisipasi
              pembatasan  pergerakan  orang  harus  dilakukan  jauh  hari.  Sehingga,  orang  yang  telanjur
              memesan tiket bisa melakukan pembatalan.

              "Bisa  liburan  di  dalam  kota,  tentu  pilih  yang  outdoor.  Jangan  lupa  tetap  disiplin  protokol
              kesehatan," imbaunya.




                                                           58
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64