Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MARET 2021

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta
tidak liburan ke luar
Ahmad Riza Patria

kota setelah cuti bersama libur Isra Miraj dihapus.

"Pemerintah Pusat juga sudah mengambil kebijakan tidak ada cuti bersama di jeda libur
(Jumat)," kata Riza di Balaikota DKI Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah rencananya memberikan cuti bersama pada Jumat (12/3). Namun,
rencana ini diurungkan untuk mencegah kembali terjadinya peningkatan kasus Covid-19.

Riza meminta PNS DKI tetap bekerja pada Jumat pekan depan. Menurut dia, pengalaman
sebelumnya terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19 pada saat libur cuti bersama akhir tahun
lalu. Pemerintah saat ini tengah berusaha menekan angka penularan Covid-19.

"Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro telah membuahkan hasil yang
memuaskan. Kami ber-

harap bisa Diturunkan lagi. Jadi sekali lagi, PNS tidak boleh libur ke luar kota. Termasuk di Jumat
tanggal 12 Maret," tegas Riza.

Cegah Kematian

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Profesor Wiku Adisasmito menyebutkan, sejumlah
periode libur panjang berdampak pada peningkatan tajam terhadap penambahan kasus positif.

Data Satgas Covid-19, pada September 2020 dengan kenaikan 42,3 persen atau 45.895 kasus.
Hal ini kontribusi dari libur panjang pada periode 15-17 dan 20 - 23 Agustus 2020.

Grafik penambahan kasus selanjutnya cenderung melandai pada September-Oktober dan
November 2020, meskipun kasus masih bertambah. Namun, Desember 2020 hingga Januari
2021, terjadi lagi peningkatan tajam hingga mencapai 190.191 kasus. Melonjak lebih dari 100
persen dibandingkan Oktober 2020.

"Ini yang paling penting untuk dicatat. Ada implikasi kematian pada setiap event libur panjang
yang terjadi sepanjang satu tahun kebelakang," imbuh Wiku.

Membandingkan data pada bulan-bulan tanpa libur panjang, jumlah kematian sekitar 50 hingga
900 kasus. Sebaliknya, bulan-bulan dengan libur panjang, kematian meningkat tajam menjadi
1.000-2.000 kasus.

Sebelumnya, pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun
2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor I Tahun 2021 tentang Pembahan Atas
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun
2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.
Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun
2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) Muhadjir Effendy dan dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri
dan Pejabat Eselon 1 kementerian/lembaga terkait.
59