Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 122
Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai itu
hanya akal-akalan pemerintah saja dalam mengelabui masyarakat. Sebab, semua orang pun
sudah mengetahui bila program BLT gaji dan Kartu Prakerja itu berbeda manfaat.
"Katanya ada Kartu Prakerja, itu untuk orang yang nganggur, BSU untuk orang yang bekerja,
masak enggak bisa sih bedain itu, udahlah jangan akal-akalan," kata Said dalam tayangan virtual,
Kamis (11/2/2021).
Menurut dia, seharusnya Menaker Ida Fauziyah menjelaskan secara rinci ihwal tidak
dilanjutkannya BLT subsidi gaji di 2021. Dia menyesalkan sikap Politikus PKB itu yang malahan
berbelit dan memberikan janji manis bahwa program tersebut digantikan ke Kartu Prakerja.
"Tiba-tiba Menaker pakai bumbu-bumbu mengatakan, masih ada yang lain bentuknya. Enggak
mungkin," ujarnya.
Dia menyatakan akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pelaksanaan program
tersebut kembali dilanjutkan. "Karena itu bapak presiden kami minta BSU tetap ada dan
masukkan ke APBN perubahan 2021," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa program Bantuan
Lansung Tunai (BLT) pekerja atau subsidi gaji tak dialokasikan pada APBN 2021. Sehingga, bisa
dipastikan bila program pemberian BLT sebesar Rp2,4 juta kepada pegawai dengan upah di
bawah Rp5 juta tak lagi dilanjutkan.
"Di APBN 2021 tidak dianggarkan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari kepada Okezone, Rabu (3/2/2021).
Dia menjelaskan, pertimbangan tidak meneruskan program BLT subsidi gaji itu karena
pemerintah sudah menganggarkan dana untuk bantuan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga optimis kalau tahun ini ekonomi Indonesia perlahan sudah mulai
pulih dari hantaman krisis. Kini yang diperkuat adalah pemberian bantuan untuk masyarakat
kelas menengah ke bawah.
"Pemerintah kan juga memberikan dukungan untuk subsidi bunga, penempatan dana, dan lain
lain sehingga harapannya usaha mereka bisa berjalan lagi dan membaik, begitu juga
karyawannya. Pemerintah juga punya program perlindungan sosial. Itu kami perkuat tapi untuk
bottom 40%, seperti BLT kartu sembako, BLT desa masih ada," katanya.
121
