Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal berkirim surat kepada Presiden
Joko Widodo (Jokowi).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengakui bahwa dana
BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN
2021. "Kami sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik
lah ya kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh," katanya dalam konfrensi
pers secara virtual, Rabu (10/2) kemarin. Menurut Said, BLT gaji sangat bermanfaat bagi buruh
untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

MINTA BANTUAN SUBSIDI UPAH DILANJUTKAN, KSPI SURATI JOKOWI

JAKARTA- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal berkirim surat
kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat yang dimaksud adalah permohonan untuk melanjutkan program melanjutkan bantuan
subsidi upah (BSU) atau BLT gaji .

"Kami sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi, meminta berbaik hati tanda petik lah ya
kebijakan beliau untuk tetap memberikan BSU kepada buruh," katanya dalam konfrensi pers
secara virtual, Rabu (10/2) kemarin.

Menurut Said, BLT gaji sangat bermanfaat bagi buruh untuk bertahan hidup di tengah pandemi.

Said menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang harusnya
berpihak kepada para pekerja.

Ia mempertanyakan sikap Ida yang justru tidak mendorong program subsidi gaji ini kepada
Presiden, sehingga bisa dilanjutkan.

"Seharusnya Menaker bisa melobi Komisi XI DPR untuk membahas subsidi gaji dengan
Kementerian Keuangan," ujar Said.

Anggaran BLT gaji memang tidak dialokasikan di APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga
tidak menyebut BLT gaji saat memaparkan rincian anggaran program pemulihan ekonomi
nasional (PEN) di DPR kemarin.Menkeu hanya menyebut delapan bansos yang dianggarkan.

Yaitu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, program pra kerja, bantuan
langsung tunai (BLT) dana desa, bantuan sosial tunai, subsidi kuota, dan diskon listrik.

Said Iqbal menegaskan, jika dana untuk bantuan subsidi upah tidak ada dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, maka pemerintah dapat menganggarkan pada
APBN-P.
"Bantuan subsidi upah ini akan menjadi buffer atau penyangga buruh dan keluarganya bertahan
hidup," papar Said.

Selain itu, Iqbal juga berharap kepesertaan program tersebut diperluas, termasuk untuk buruh
yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, semakin banyak lagi buruh yang
menerima subsidi upah tersebut.

"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri
termasuk industri baja dan semen," ujarnya.

126