Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 131
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengklaim, mayoritas serikat
pekerja menolak ketentuan pesangon ini. Menurut Said Iqbal, di UU Nomor 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, pemberian pesangon menggunakan kata paling sedikit pesangon yang
diberikan untuk masa kerja tertentu. Artinya, kata paling sedikit memungkinkan pekerja
menerima pesangon lebih dari ketentuan di UU 13/2003.
Namun, UU Cipta Kerja menyatakan, pemberian pesangon menggunakan kata sesuai dengan
ketentuan, untuk masa kerja tertentu. Artinya, nilai pesangon yang diberikan oleh pengusaha
hanya sesuai dengan ketentuan tersebut. "Sesuai dengan ketentuan, tidak lebih, tidak kurang,"
tandas Said, Rabu (10/2).
Poin Penting Rancangan Aturan tentang Pesangon Nomor Isi
1 Kompensasi atas terjadinya PHK terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
dan uang penggantian hak pekerja.
2 Uang pesangon ditetapkan minimum 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari setahun, dan
maksimal 9 bulan upah untuk masa kerja lebih dari delapan tahun.
3 Uang penghargaan masa kerja ditetapkan minimum 2 bulan upah untuk masa kerja 3-6 tahun,
dan maksimal 10 bulan upah untuk masa kerja lebih dari 24 tahun.
4 Ketentuan kompensasi PHK yang diterima pekerja dari perusahaan maksimal 19 kali upah dan
6 kali upah yang dibayarkan BP Jamsostek lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Sumber : Draf RPP PKWT, Alih Daya dan PHK
KSPI mempertimbangkan untuk menggelar aksi massa penolakan RPP turunan UU Cipta Kerja
ini. Namun, penolakan lewat aksi massa ini belum ditentukan jadwalnya lantaran serikat pekerja
masih menunggu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja. MK akan melanjutkan sidang uji
materi ini pada April 2021.
Penolakan serupa juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly
Rosita Silaban. Kendati demikian, Elly mengaku belum bisa berkomentar terkait aksi serikat buruh
untuk turun ke jalan.
Berbeda dengan serikat buruh, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Bob
Azzam menilai, pengaturan pesangon di UU Cipta Kerja terbilang wajar. Perusahaan yang sedang
dalam keadaan sulit perlu keringanan untuk membayar pesangon untuk pekerjanya. "Kalau rugi
atau force majeur wajar diberi keringanan untuk pesangon. Yang penting harus ada kepastian,"
kata Bob.
Meski begitu, Bob mengusulkan ada skema lain dalam pembayaran pesangon agar tidak
memberatkan perusahaan jika dalam keadaan kesulitan keuangan tersebut. Misalnya skema
dana pesangon pekerja seperti dana pensiun untuk masa depan.
130
