Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 132
Judul Pekerja Tolak perubahan Aturan Pesangon PHK
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg14
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-02-11 04:31:00
Ukuran 199x285mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 42.287.500
News Value Rp 126.862.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Sesuai dengan ketentuan, tidak lebih, tidak kurang
negative - Bob Azzam (Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT. Toyota
Motor Manufacturing Indonesia) Kalau rugi atau foree majeur wajar diberi keringanan untuk
pesangon. Yang penting harus ada kepastian
Ringkasan
Pemerintah menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta
Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Pemerintah, misalnya, menyiapkan rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengaturan Upah, Pekerja kontrak serta Ketentuan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon. Calon beleid ini potensial memicu protes di
kalangan serikat pekerja. Maklum, ketentuan pesangon dalam RPP tersebut, misalnya, dinilai
hanya pro-pengusaha dan merugikan pekerja.
PEKERJA TOLAK PERUBAHAN ATURAN PESANGON PHK
JAKARTA. Pemerintah menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020
tentang Cipta Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Pemerintah, misalnya, menyiapkan
rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengaturan Upah, Pekerja kontrak serta
Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon.
Calon beleid ini potensial memicu protes di kalangan serikat pekerja. Maklum, ketentuan
pesangon dalam RPP tersebut, misalnya, dinilai hanya pro-pengusaha dan merugikan pekerja.
Pembahan ketentuan pesangon itu sebenarnya sudah tersurat dalam UU No 11/2020 tentang
Cipta Kerja. Serikat buruh pun menggugat ketentuan itu melalui judicial review UU Cipta Kerja
di Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2020.
Sebagai gambaran, aturan selama ini, pekerja yang terkena PHK bisa memperoleh pesangon
hingga sebesar 32 kali upah. Dalam RRP turunan UU Cipta Kerja, pesangon maksimal ditetapkan
131
