Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

Judul Berujung Penolakan Serikat Pekerja
Nama Media koran.tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/462269/mengapa-
serikat-pekerja-tetap-menolak-aturan-turunan-cipta-kerja?
Jurnalis GHOIDA RAHMAH
Tanggal 2021-02-11 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)) Memang ketika
isi undang-undang buruk, tidak mungkin peraturan pemerintah menjadi baik. Kami sudah
menegaskan penolakan karena masih saja ada yang tidak sesuai dan tidak berkenan dari aspek
aturan ketenagakerjaan yang layak

negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek)) Semua itu
membuka celah penyelewengan yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum pengusaha nakal, yang
kemudian dapat merugikan pekerja

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak mungkin buruh yang menolak kemudian secara
bersamaan juga terlibat dalam pembahasan RPP

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami meminta pemerintah tidak membuat kebijakan yang
blunder dan justru merugikan buruh dan pekerja di Indonesia

negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Di dalamnya terdapat urgensi
penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat penciptaan
lapangan kerja

neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Integrasi data dibutuhkan karena salah satu
syarat penerima program JKP adalah pekerja harus terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JM).

Ringkasan

Undang-Undang Cipta Kerja tak kunjung mendapat dukungan dari organisasi buruh dan pekerja.
Suara penolakan terus menggema, meski undang-undang telah disahkan dan draf rancangan
peraturan pemerintah (RPP) telah diterbitkan. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
(Aspek), Mirah Sumirat, mengatakan sikap pemerintah yang ngotot menerbitkan RPP tanpa
merespons aspirasi buruh dan pekerja hanya menambah panjang kekecewaan. “Memang ketika
isi undang-undang buruk, tidak mungkin peraturan pemerintah menjadi baik. Kami sudah

136