Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 130
Judul Pekerja Tolak Perubahan Aturan Pesangon PHK
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://insight.kontan.co.id/news/pekerja-tolak-perubahan-aturan-
pesangon-phk
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-02-11 07:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) "Kalau rugi atau
force majeur wajar diberi keringanan untuk pesangon. Yang penting harus ada kepastian,"
Ringkasan
Pemerintah menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta
Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Pemerintah, misalnya, menyiapkan rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengaturan Upah, Pekerja kontrak serta Ketentuan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon. Calon beleid ini potensial memicu protes di
kalangan serikat pekerja. Maklum, ketentuan pesangon dalam RPP tersebut, misalnya, dinilai
hanya pro-pengusaha dan merugikan pekerja.
PEKERJA TOLAK PERUBAHAN ATURAN PESANGON PHK
Pemerintah menyiapkan peraturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta
Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Pemerintah, misalnya, menyiapkan rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengaturan Upah, Pekerja kontrak serta Ketentuan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pesangon.
Calon beleid ini potensial memicu protes di kalangan serikat pekerja. Maklum, ketentuan
pesangon dalam RPP tersebut, misalnya, dinilai hanya pro-pengusaha dan merugikan pekerja.
Perubahan ketentuan pesangon itu sebenarnya sudah tersurat dalam UU No 11/2020 tentang
Cipta Kerja. Serikat buruh pun menggugat ketentuan itu melalui judicial review UU Cipta Kerja
di Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2020.
Sebagai gambaran, aturan selama ini, pekerja yang terkena PHK bisa memperoleh pesangon
hingga sebesar 32 kali upah. Dalam RRP turunan UU Cipta Kerja, pesangon maksimal ditetapkan
25 kali. Sebanyak 19 kali upah dibayar pengusaha, sedangkan selebihnya dibayarkan pemerintah
lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
129
