Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021
P. 123
Judul Kirim PMI ke Arab Saudi Harus Tahu Pasti Majikannya
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Sistem Penempatan Satu Kanal PMI
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/ekonomi/731465/kirim-pmi-ke-arab-saudi-
harus-tahu-pasti-majikannya
Jurnalis EHD
Tanggal 2021-02-11 08:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Sehingga Syarikah
(perusahaan penempatan di Arab Saudi), hanya bersifat administratif saja. PMI yang sampai di
Arab Saudi langsung ditempatkan ke majikan, tidak menunggu di Syraikah
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Saya berharap juga
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) bisa memastikan P3MI ikut bertanggung jawab atas
perlakuan syarikah dan atau majikan di Saudi Arabia yang tidak baik kepada PMI
positive - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Jangan sampai
Pemerintrah hanya membuat aplikasi untuk memudahkan penempatan PMI saja minus
perlindungan PMI
neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Tentunya kejadian-
kejadian seperti di atas tidak boleh lagi terjadi, dan harus ada perbaikan signifikan untuk
melindungi PMI kita khususnya ketika PMI kita sampai di Arab Saudi
Ringkasan
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) bersama Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) harus
memastikan pekerja migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan ke Arab Saudi sudah jelas
majikannya. "Sehingga Syarikah (perusahaan penempatan di Arab Saudi), hanya bersifat
administratif saja. PMI yang sampai di Arab Saudi langsung ditempatkan ke majikan, tidak
menunggu di Syraikah," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel
Siregar kepada Beritasatu.com, Kamis (11/2/2021).
KIRIM PMI KE ARAB SAUDI HARUS TAHU PASTI MAJIKANNYA
Jakarta, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) bersama Asosiasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) harus
122
