Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 FEBRUARI 2021

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Laut (Ditlala) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan hingga saat ini sudah diterbitkan sebanyak 769 Surat Izin Usaha Perusahaan
Keagenan Kapal atau SIUPKK. Sejak tahun 2016, Pemerintah RI melalui Permenhub No.11/2016
telah mengamanatkan, bahwa usaha keagenan kapal asing di Indonesia bisa dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut pemegang Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
maupun perusahaan keagenan kapal yang telah mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan
Keagenan Kapal (SIUPKK).

Selain itu, untuk mendapatkan izin SIUPKK adalah kepemilikan sahamnya harus 100% dimiliki
orang Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency
(ISAA) Juswandi Kristanto, mengatakan asosiasinya mengapresiasi Ditjen Hubla Kemenhub yang
terus berkomitmen mendorong kemajuan iklim berusaha di sektor transportasi laut dengan telah
menerbitkan sebanyak 769 SIUPKK dalam lima tahun terakhir (2017-2021).

Rinciannya, yakni pada 2017 telah diterbitkan sebanyak 108 SIUPKK, pada 2018 sebanyak 186
SIUPKK, pada 2019 sebanyak 229 SIUPKK, pada 2020 sebanyak 227 SIUPKK, dan pada 2021
sebanyak 19 SIUPKK. Jika diasumsikan satu perusahaan pemegang SIUPKK mempekerjakan
rata-rata 20 orang pekerja maka terdapat sekitar 15.000 an pekerja di sektor usaha keagenan
kapal pemegang SIUPKK itu.

Menurut Juswandi, jumlah itu belum termasuk kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh
perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL. Banyaknya serapan tenaga kerja tersebut
sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang terus memacu iklim berusaha
dan penciptaan lapangan kerja.

Apalagi, RI juga telah memiliki UU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, yang
salah satu semangatnya guna menumbuhkan lapangan kerja dan usaha kecil dan menengah
(UMKM). Untuk itu, kata Juswandi, ISAA memberikan apresiasi pada UU Cipta Kerja No 11/2020
sektor Pelayaran yang tetap memberikan ruang lahirnya usaha jasa keagenan kapal sebagai
usaha jasa terkait. Hal ini tertuang dalam pasal 31 yang menyebutkan, untuk kelancaran kegiatan
angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait yang antara lain adalah usaha
jasa keagenan kapal. Bahkan Pemerintah saat ini tinggal mengesyahkan aturan turunan atau PP-
nya dari UU tersebut. "Jika dilihat dari skala dan permodalan usahanya, keagenan kapal dapat
dikategorikan UMKM," ujar Juswandi.

Juswandi mengungkapkan, jika pada awalnya sebagaimana tertuang dalam Permenhub
No.11/2016, disebutkan syarat modal yang harus dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal
adalah Rp 6 milliar.

Namun kebijakan permodalan tersebut dianulir oleh Menteri Perhubungan dengan menerbitkan
Permenhub No.24 tahun 2017 Tentang Pencabutan Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha
di Bidang Pengusahaan Angkutan Laut, Keagenan Kapal, Pengusahaan Bongkar Muat (PBM) dan
Badan Usaha Pelabuhan.

Adapun pengaturan lebih lanjut usaha keagenan kapal dipersyaratkan sesuai dengan Online
Single Submission (OSS), yaitu sistem baru berskala nasional dan dikembangkan pemerintah
yang digunakan untuk pendaftaran izin usaha serta izin komersil. Berdasarkan Permenhub (PM)
No. 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan keagenan kapal, pelayanan

32