Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 113
“Masih ada yang perlu menjadi perhatian, salah satunya para buruh yang di mana industri ini
masih banyak merahnya. Kalau bisa saya usul jadwal kerja mereka diperketat,” kata Luhut dalam
keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.
Luhut meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerapkan mekanisme yang mengatur jam
kerja buruh. Bila biasanya buruh bekerja di kantor atau pabrik 30 hari sebulan, setengah
waktunya (15 hari) bisa dilakukan dari rumah atau work from home (WFH).
Namun Luhut mengimbau agar perusahaan tidak menafsirkan kebijakan WFH dilakukan tanpa
memberikan upah kepada pekerja. Luhut mengingatkan kepada Menteri Ketenagakerjaan
supaya menyusun regulasi secara jelas.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," ujarnya. Prinsipnya, kata Luhut, pemerintah mengantisipasi efek berganda bagi buruh
agar tidak dirumahkan.
Pengaturan jam kerja merupakan salah satu upaya pengetatan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ia menyatakan pada hari kesebelas PPKM darurat, tren
mobilitas penduduk di seluruh provinsi se-Jawa dan Bali mulai mengalami penurunan. Beberapa
wilayah yang tergolong zona hitam sudah berubah ke zona merah, dan wilayah zona merah
menjadi zona kuning.
Untuk mengoptimalkan PPKM Darurat dan mengantisipasi penularan Covid-19, Luhut
mengusulkan kapasitas jumlah pekerja dibatasi 50 persen. Jam makan siang buruh pun perlu
diatur agar tidak terjadi kerumunan.
“Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida,” ujar Luhut.
112
