Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penyewa juga diperkirakan akan ada yang menutup
usahanya.
"Akan terjadi banyak PHK dan juga diperkirakan akan ada penyewa yang menutup usahanya,"
kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja.

Para buruh pun meminta pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman PHK hingga
memotongan ubah untuk buruh yang sudah di rumahkan. Buruh juga berharap pemerintah bisa
menindak tegas perusahaan yang melakukan PHK dan pemotongan upah di masa pandemi ini.

"Karena tidak menutup kemungkinan dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK
terhadap buruh. Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata.
Karena sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk
membicarakan program pengurangan karyawan," Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqba.

PPKM Darurat memang tengah berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Pemberlakuan
ini dilakukan untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Aturan itupun memperketat mobilitas
dari masyarakat hingga pelaku usaha.

Namun, baru-baru ini pemerintah dikabarkan telah membuat skenario untuk melaksanakan
PPKM Darurat selama 4-6 minggu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas
masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Sri Mulyani saat rapat bersama
Banggar DPR RI.

114