Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Pemerintah perlu mengantisipasi adanya potensi gelombang PHK maupun karyawan dirumahkan
tanpa digaji saat pemberlakukan PPKM Darurat. Harapan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR
Saleh Partaonan Daulay dan ekonom Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira.

Saleh misalnya menyebut ada beberapa program yang dinilai cukup mampu sebagai upaya
strategi menekan dampak dari potensi tersebut. Salah satunya program Kartu Prakerja.

Hanya saja dia menyoroti penerima Kartu Prakerja yang masih aktif bekerja. Mereka
masihbisamendaftar kategori upskilling untuk meningkatkan keterampilan (skill).

"Mestinya kategori yang bisa menerima ini diprioritaskan untuk'yang terkena PHK maupun belum
bekerja. Kalau yang sekarang sudah bekerja, kemudian ikut di sana, itu tidak mendesak. Ini
perlu menjadi catatan bagi pemerintah supaya perluasan cakupannya menjadi lebih banyak,"
tutur Saleh.

Program lainnya adalah stimulus ekonomi, seperti bantuan subsidi bagi usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM). Langkah itu ditujukan agar sektor usaha rakyat ini tetap tumbuh meski di
tengah kondisi ekonomi yang belum pulih.

Minimal masih bisa bertahan, berproduksi, dan tidak sampai gulung tikar. Disisi lain UMKM
diharapkan mampu menciptakan lapangan kerjabaru bagi masyarakat sekitar.

Politikus PAN itu juga menilai masih.perlunya pemberian stimulus bagi korporasi atau perusahaan
sehingga mencegah dari potensi kerugian dan meminimalkan pengurangan' karyawan. Insentif
bagi dunia usaha tersebut bisa diberikan melalui keringanan pajak, kemudah-ah proses
administrasi izin usaha.

"Ini semua bagian dari kerangka kerja pemerintah untuk mempertahankan dunia usaha di
Indonesia tetap bisa berjalan meskipun belum, semuanya program itu efektif menekan potensi
PHK. Makanya perlu dievaluasi lagi," ujar legislator dari Sumatera Utara itu.

Saleh berharap pemerintah juga aktif mengevaluasi semua program tersebut dan kendala yang
terjadi selama ini. Misalnya program Kartu Prakerja seperti pelatihan virtual. Sementara ada
bidang kerja yang tidak maksimal kalau dilakukan secara online dan perlu praktiklangsung di
lapangan sehingga ilmu pelatihan bisa terserap penuh.

Demikian juga pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja formal yang mendapatkan
gaji di bawah Rp5 juta. Total jumlah alokasi dana PEN yang diberikan mencapai "sekitar Rp20
triliun. Padahal kategori tersebut masih aktif bekerja dan meraih penghasilan tetap. Sementara
banyak kalangankecilyangjugasangat terdampak seperti pekerja informal.

"Dampak pandemi ke sektor informal ini kan banyak. Contoh tukang parkir, pedagang sayur,
kedai kopi, penjual makanan keliling, penjual pecel lele, dan sebagainya. Itu sektor informal yang
jumlahnya banyak banget dan mereka menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Banyak sekali orang yang kena PHK itu akhirnya mengambil lapangan pekerjaan sendiri dengan
buat usaha kecil. Ini kan harus diperhatikan. Jangan yang sudah bekerja dikasih kecuali kalau
uang negara'kita banyak," jelasnya.

Saleh juga mengusulkan pemerintah memperbanyak program padat karya di herba -gai daerah
sehingga mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Bila terjadi PHK, mereka nantinya masih bisa
memiliki pekerjaan melalui program tersebut. Metode ini bisa disinergikan dengan pengusaha
sehingga masyarakat dan pengusaha juga sama-sama diuntungkan.

Bhima Yudhistira mengatakan, jika PPKM Darurat diperpanjang, hal itu akan sangat berdampak
pada sektor usaha seperti ritel, transpor-ta'si, dan pariwisata. Sementara secara makro hal itu

32