Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Juga pemisahan orang yang terkonfirmasi, terutama yang bergejala, agar tidak terjadi kontak
erat dengan yang sehat. Dengan begitu, kasus aktif harian bisa diturunkan. "Positivity rate turun,
BOR turun, dan angka kematian turun," tutur dia.

Idealnya, lanjut Ginting, kasus harian bisa turun hingga menjadi 10 ribuan per hari. Kemudian
diikuti penurunan bed occupancy ratio (BOR) di bawah 40 persen dan terus melandai hingga titik
terendah.

Dia mengatakan, dalam situasi seperti saat ini, pengetesan, pelacakan kontak isolasi, serta
karantina di desa dan kelurahan tidak boleh menurun. Saat ini semua proses telah diserahkan
ke Kementerian Kesehatan sejak Maret 2021. Ketika masih di satgas, rasio penelusuran kontak
erat adalah 1:8. Dengan kata lain memeriksa 8 orang per 1 kasus. Rasionya saat ini sudah
bertambah menjadi 1:15 orang. Namun, itu masih jauh dari ideal sesuai panduan WHO, yakni
1:30 orang.

Ginting menyebutkan, saat ini sebagian besar dari mereka yang positif berdiam di rumah masing-
masing untuk isolasi mandiri (isoman). "Ini harus didampingi agar tidak terjadi perburukan. Jika
perburukan, alamat tumpah ruah ke rumah sakit," katanya.

Tim kesehatan di posko desa dan kelurahan serta RT/RW bersama satgas Covid-19 harus
melakukan pendampingan ke warga yang isoman seperti mengenali gejala, demam, dan
sesaknapas. Saturasi juga tidak boleh turun di bawah 95. Pemberian obat dan tata kelola
komorbid juga harus disertai pendampingan.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal merespons wacana
perpanjangan PPKM darurat selama empat hingga enam minggu. Diamenegaskan bahwa
kebijakan itu harus dilaksanakan dengan pengaturan yang jelas dan tegas. Dengan demikian,
tujuan untuk menekan angka penularan benar-benar tercapai.

Pemerintah juga harus memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Tidak
tertutup kemungkinan pula, dalam situasi PPKM darurat, perusahaan melakukan PHK terhadap
buruh. "Terus terang, saatini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat
ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan
program pengurangan karyawan," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iqbal, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya
terancam akan dipotong. Buruh meminta pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah
pandemi dan memotong upah ditindak. "KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti
perlindungan terhadap hak-hak buruh," tegasnya.

Perlindungan itu termasuk risiko penularan Covid-19 di klaster perusahaan.

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta sejumlah pimpinan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh menggelar deklarasi gotong royong PPKM darurat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah tak bisamenyelesaikan persoalan Covid-19 tanpa
kerja sama dengan para pengusaha maupun pekerja. Semua pihak harus bahu-membahu
mengatasi pandemi. "Kunci utama bukan obat, bukan vaksin, tapi protokol kesehatan. Kita harus
paralel seiring berjalan," tegasnya.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen bersama
sekaligus kolaborasi antara pemerintah pengusaha, dan pekerja/buruh agar dapat mengatasi
tantangan ketenagakerjaan (tau/ dee/mia/c9/fal)

37