Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Ringkasan

Kurang sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berakhir pada
20 Juli belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 melandai Alih-alih menurun, angka konfirmasi
positif justru kembali pecah rekor tertinggi kemarin (13/7), yakni 47.899 kasus baru!

PPKM DARURAT BAKAL DIPERPANJANG

Kurang sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berakhir pada
20 Juli belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 melandai Alih-alih menurun, angka konfirmasi
positif justrukem-bali pecah rekor tertinggi kemarin (13/7), yakni 47.899 kasus baru!

Pemerintah pun bersiap dengan perpanjangan PPKM darurat hingga Agustus. Sumber Jawa Pos
di Kementerian BUMN menyatakan bahwa pemerintah telah menghitung. Berkaca dari India,
kasus baru berhasil diturunkan dalam waktu 34 hari.

Nah, pemerintah bakal memantau waktu krusial pertumbuhan kasus pada 13 hingga 15 Juli. Jika
dalam tiga hari tersebut kasus belum berhasil diturunkan, PPKM darurat akan diperpanjang
sampai 10 Agustus. Dengan asumsi bahwa PPKM darurat baru bisa benar-benar diterapkan
efektif pada 6 Juli, bukan 3 Juli seperti yang direncanakan.

Menilik perkembangan kasus harian yang terus mencatatkan angka tertinggi, penurunan kasus
secara signifikan dalam tiga hari itu nyaris mustahil tercapai. Sebaliknya, pecah rekor angka
positif kemarin makin mendekatkan pada skenario terburuk yang diantisipasi pemerintah, yakni
pertumbuhan 50 ribu kasus per hari.

Pemerintah memang belum secara terbuka mengungkapkan perpanjangan PPKM darurat.
Bahkan, menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi
Mahardi, sejauh ini belum ada rencana tersebut "Namun, kami akan cermati perkembangan
penurunan laju persebaran kasus," jelasnya kemarin

Tapi, Senin (12/7) Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan skenario perpanjangan
PPKM darurat hingga empat sampai enam pekan. Itu dilakukan karena angka kasus
positifyangmasih tinggi. "PPKM darurat selama empat sampai enam minggu dijalankan untuk
menahan persebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,"
ujarnya saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI.
Untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 pada perekonomian, kata Sri
Mulyani, diperlukan akselerasi vaksinasi dan efektivitas PPKM darurat. "Ini kesiapan sistem
kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan," imbuhAni, sapaan karib Sri
Mulyani.
Dalam skenario itu, perpanjangan PPKM akan berdampak pada kondisi ekonomi. Terutama
pertumbuhan ekonomi yang pasti akan melambat. Perlambatan disebabkan konsumsi
masyarakat yang melemah. Dengan kondisi itu, pemerintah akan terus memperkuat APBN
sebagai instrumen yang membantu masyarakat. "Belanja APBN diperkuat untuk merespons
dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 pada perekonomian," jelas Ani.

Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Brigjen TNI
(Purnawirawan) dr Alexander K. Ginting menjelaskan, pada prinsipnya, tujuan penerapan PPKM
darurat adalah pengendalian, pengawasan, dan pemantauan pergerakan orang.

36