Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

Meski demikian, Ida mengatakan segala upaya telah dikerahkan pemerintah bersama dengan
berbagai elemen, termasuk sektor swasta, untuk meminimalkan dampak pandemi. Buah dari
upaya tersebut terlihat dari turunnya jumlah pengangguran pada Februari 2021 menjadi 8,75
juta.

“Ada 1,05 juta yang diangkat dari kondisi pengangguran. Selain itu, jumlah yang terdampak juga
berkurang dari sekitar 29 juta pada Agustus 2020 menjadi 19 juta pada Februari. Artinya, ada
10 juta orang yang kita bantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalannya dengan segala cara
dan upaya,” kata Ida.

Ida menambahkan masalah ketenagakerjaan memerlukan kerja sama berbagai lapisan, tidak
hanya parsial menjadi tanggung jawab pemerintah.

Komitmen gotong royong atau kolaborasi ini, kata Ida, mencakup penyelesaian konflik dengan
dialog yang sehat disertai kompromi yang adil, penegakan protokol kesehatan di lingkungan
kerja, dan menyikapi dengan kepala dingin permasalahan ketenagakerjaan yang dibawah ke
meja pengadilan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan
bahwa pemerintah telah memulai ruang pembahasan untuk penyediaan bantuan bagi usaha
yang terdampak PPKM Darurat. Pemerintah pun sudah mulai menerima saran dan masukan dari
pelaku usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang timbul.

“Saya minta kita jangan melupakan hak-hak pekerja kita. Saya berjanji akan mengoptimalkan
sumber daya dari pemerintah untuk membantu pihak-pihak yang terdampak negatif PPKM
Darurat,” kata Luhut.

SUBSIDI UPAH

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan
pekerja yang terdampak langsung PPKM Darurat, tetapi tidak kehilangan pekerjaannya bakal
lebih banyak. Pekerja dari sektor padat karya yang kehilangan pasar saat PPKM serta sektor
yang secara langsung dibatasi operasionalnya menjadi segelintir yang terdampak.

Dia menilai dampak pembatasan tidak bisa serta-merta langsung dilihat dari tingkat
pengangguran terbuka. Menurutnya, pembatasan mobilitas cenderung menyebabkan jam kerja
berkurang dan berimbas pada upah yang diterima.

“Mereka tidak menganggur, tidak di-PHK, tetapi dirumahkan dan tidak menerima income,” kata
dia.

Untuk mengantisipasi masyarakat yang rentan kehilangan pemasukan, Faisal mengatakan
pemerintah harus kembali mengaktifkan program subsidi upah, tetapi dengan beberapa
perubahan skema.

Dia mengatakan subsidi upah tak seharusnya didistribusi secara merata ke pekerja dengan upah
di bawah Rp5 juta per bulan, tetapi ke pekerja yang secara nyata tak lagi memperoleh
pemasukan karena dirumahkan.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menyaring pekerja berdasarkan sektornya karena tidak
semua lini bisnis terimbas PPKM Darurat. Dengan demikian, bantuan pemerintah akan secara
seimbang mendukung pekerja sekaligus pemberi kerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pemerintah tidak perlu merogoh anggaran sebesar subsidi upah pada 2020 jika penyaluran
menyasar penerima yang tepat.

50