Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021

"Kalau seharusnya dia bekerja sebulan 30 hari, ini jadi 15 hari. Jadi sehari di rumah, sehari di
tempat kerja. Ini juga pada prinsipnya untuk menghindari para pekerja/buruh tersebut
'dirumahkan'," ungkap Luhut.

Namun demikian, agar perusahaan tidak menafsirkan WFH (bekerja dari rumah) tanpa upah bagi
pekerja, Luhut mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi yang jelas."WFH dan
dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui peraturan
menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-macam,"
tegasnya.

Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan Covid-19, ia mengusulkan agar
jam makan siang bagi 50 persen pekerja atau buruh yang masuk bekerja diatur agar tidak
bersamaan."Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan
kerumunan. Intinya jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya
serahkan ini ke Menaker Ida," tegas Luhut.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada seluruh gubernur untuk mengimbau kepada pengusaha atau pemimpin
perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan SE Nomor M/7/AS.02.02/V/2020."Tidak kalah
penting tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan
protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan. Juga agar mematuhi PPKM Darurat,"
katanya.
Ida menjelaskan pengusaha atau pimpinan perusahaan juga diimbau agar mendorong dan
memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi. Selain itu
juga mengupayakan penyediaan masker, perlengkapan kesehatan secara rutin bagi
pekerja/buruh serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan bila sudah
ada."Bahkan kami juga sampaikan ke perusahaan-perusahaan jika memungkinkan untuk
memberikan sarana isolasi mandiri jika ada pekerjanya yang terpapar Covid," jelas Ida.

79