Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 95
Pekerja dari sektor padat karya yang kehilangan pasar saat PPKM serta sektor yang secara
langsung dibatasi operasionalnya menjadi segelintir yang terdampak.
"Yang paling terdampak bisnis yang menjadi sasaran pembatasan seperti ritel modern. Bahkan
sebelum PPKM Darurat aksi merumahkan pekerja sudah marak. Begitu juga restoran dan industri
padat karya yang sempat membaik permintaannya. Ini adalah sektor yang harus diwaspadai,"
kata Faisal, Selasa (13/7/2021).
Faisal mengatakan dampak pembatasan tidak bisa serta-merta langsung dilihat dari tingkat
pengangguran terbuka. Menurutnya, pembatasan mobilitas cenderung menyebabkan jam kerja
berkurang dan berimbas pada upah yang diterima.
"Mereka tidak menganggur, tidak di-PHK, tetapi dirumahkan dan tidak menerima income," kata
dia.
Untuk mengantisipasi masyarakat yang rentan kehilangan pemasukan, Faisal mengatakan
pemerintah harus kembali mengaktifkan program subsidi upah, tetapi dengan beberapa
perubahan skema.
Dia mengatakan subsidi upah tak seharusnya didistribusi secara merata ke pekerja dengan upah
di bawah Rp5 juta per bulan, melainkan ke pekerja yang secara nyata tak lagi memperoleh
pemasukan karena dirumahkan.
Dia juga menyarankan agar pemerintah menyaring pekerja berdasarkan sektornya karena tidak
semua lini bisnis terimbas PPKM Darurat. Dengan demikian, bantuan pemerintah akan secara
seimbang mendukung pekerja sekaligus pemberi kerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan
pemerintah tidak perlu merogoh anggaran sebesar subsidi upah pada 2020 jika penyaluran
menyasar penerima yang tepat.
Dengan asumsi terdapat 1 juta pekerja yang kehilangan pemasukan akibat dirumahkan selama
PPKM Darurat dan besaran bantuan subsidi upah diberikan sebesar Rp1,2 juta per dua bulan,
pemerintah hanya perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
"Memang jika PPKM Darurat diperpanjang aksi merumahkan pekerja akan lumrah. Namun
dampaknya ke pekerja kembali lagi ke bagaimana pemerintah kembali menggelontorkan subsidi
upah yang tepat sasaran," kata Timboel.
Subsidi upah sebagai jaring pengaman sosial, kata Timboel, diperlukan untuk pekerja sebagai
kelompok yang tidak masuk kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Dia mengatakan subsidi
upah merupakan bentuk perlindungan yang perlu dipastikan keberadaannya di tengah situasi
pandemi yang memburuk.
94
