Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JULI 2021
P. 97
Namun demikian, agar perusahaan tidak menafsirkan WFH (bekerja dari rumah) tanpa upah bagi
pekerja, Luhut mengingatkan kepada Menaker agar dibuat regulasi yang jelas.
"WFH dan dirumahkan harap bikin saja dengan jelas, sehingga nanti bisa diterjemahkan melalui
peraturan menteri atau surat edaran instruksi dari Mendagri. Jadi tidak ada penafsiran macam-
macam," tegasnya.
Selain itu, agar lebih mengoptimalkan pencegahan penularan COVID-19, ia mengusulkan agar
jam makan siang bagi 50 persen pekerja atau buruh yang masuk bekerja diatur agar tidak
bersamaan.
"Jadi jangan sampai mereka itu makan siang bersama-sama, menimbulkan kerumunan. Intinya
jam makan diperhatikan, jangan sampai bertemu makan bareng. Saya serahkan ini ke Menaker
Ida," tegas Luhut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang
ditujukan kepada seluruh gubernur untuk mengimbau kepada pengusaha atau pemimpin
perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan SE Nomor M/7/AS.02.02/V/2020.
"Tidak kalah penting tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi
Covid-19 dan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perusahaan. Juga agar mematuhi
PPKM Darurat," katanya.
Ida menjelaskan pengusaha atau pimpinan perusahaan juga diimbau agar mendorong dan
memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja/buruh untuk mengikuti vaksinasi, juga
mengupayakan penyediaan masker, perlengkapan kesehatan secara rutin bagi pekerja/buruh
serta mengoptimalkan sarana layanan kesehatan di perusahaan bila sudah ada.
"Bahkan kami juga sampaikan ke perusahaan-perusahaan jika memungkinkan untuk
memberikan sarana isolasi mandiri jika ada pekerjanya yang terpapar COVID," pungkas Ida.
96
