Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 109
TIGA DARI EMPAT RPP KETENAGAKERJAAN RAMPUNG DIBAHAS, MENAKER: MASIH
TERUS DISEMPURNAKAN
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa pihaknya terus
menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari
Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tiga RPP bersama Tim Tripartit
yang terdiri dari buruh, pengusaha dan pemerintah, sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja.
Ketiga RPP tersebut yakni RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP tentang Pengupahan.
"Progres sejak Desember 2020 hingga Januari 2021, pemerintah telah melakukan pembahasan
dengan tripartit untuk tiga RPP. Yang belum dilakukan pembahasan dengan tripartit hanya RPP
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), " kata Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan
Komisi IX DPR, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).
Ida menyatakan sesuai kesepakatan awal, setiap pembahasan RPP, Kemnaker selalu mengajak
pembahasan bersama tim Tripartit.
"Minggu ini, kami akan undang Tripartit untuk kembali membahas RPP JKP," kata Menaker Ida
yang didampingi oleh Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi dan jajaran eselon I Kemnaker.
Ditegaskan Menaker Ida, RPP yang telah selesai dibahas tahap berikutnya yakni disampaikan ke
Menteri Koordinator Perekonomian untuk dimuat di portal berita milik pemerintah.
"Jadi semua PP itu sudah, sedang, dan akan ditayangkan. RPP TKA sudah ditayangkan dan RPP
PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja sudah
selesai, dan RUU Pengupahan dalam waktu dekat juga akan selesai," katanya.
Adapun rogres yang sudah dilakukan pemerintah dalam RPP klaster ketenagakerjaan, yakni
mulai dari penyusunan draf awal RPP, penyampaian izin prakarsa kepada presiden, pembahasan
bersama tim tripartit, penyampaian RPP kepada Kemenko Perekonomian untuk dimuat di portal
pemerintah.
Tahap selanjutnya, sosialisasi untuk menyerap aspirasi dan uji sahih telah dilakukan pada
Desember tahun 2020 lalu, serta pendalaman substansi bersama Kementerian/Lembaga terkait.
Termasuk membahas RPP Pengupahan dengan Dewan Pengupahan Nasional.
"Setelah serap aspirasi dan uji shahih perlu ada penyempurnaan-penyempurnaan, dan sudah
disempurnakan RPP tentang Pengguna TKA. RPP PKWT Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja; dan RPP Pengupahan dalam proses
penyempurnaan, " kata Menaker Ida.
Menaker Ida menambahkan hasil penyempurnaan RPP selanjutnya akan disampaikan kepada
Kemenko Perekonomian.
"Minggu ini, kami akan selesaikan RPP JKP. Tiga RPP sudah selesai dalam penyempurnaan
minggu ini. Itu progress RPP yang diperintahkan kepada Kemnaker untuk disiapkan," katanya.
108
