Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Adapun rekening tidak sesuai dengan data NIK di bank, yakni tidak sesuai dengan data NIK
penerima subsidi. Kemudian rekening terblokir atau dibekukan, contoh sedang dalam proses
penggantian kartu chip misalnya. Serta adanya cut off akhir tahun pada tanggal 31 Desember
2020 seluruh dana harus kembali ke kas negara.

2. Dana Subsidi Gaji Bukan dari Iuran BPJS Ketenagakerjaan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menegaskan, anggaran yang digunakan untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau subsidi gaji adalah murni berasal dari APBN, bukan uang pekerja yang ada di BPJS
Ketenagakerjaan.

"Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang
ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI,
Senin (18/1/2021).

Menaker mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan reward atau
penghargaan kepada pekerja, dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya
kepada BPJS Ketenagakerjaan "Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan,
setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian
termotivasi mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"
ujarnya.

Adapun Menaker Ida menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp
29,7 triliun yang diperoleh dari dana APBN 2020. Namun selama 2 gelombang penyaluran BSU
hanya terealisasi Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan BSU ini cukup efektif dalam menggerakkan
perekonomian Indonesia. Hal itu terbukti pada kuartal III pertumbuhan Indonesia minus 3,49
persen, lebih baik dibanding kuartal II yang minus hingga 5,32 persen.

"Jadi ini saya kira Pak Anas, resesi tidak terlalu dalam terjerembab. Maka segala upaya dilakukan
dan kalau menurut prediksinya Bank Indonesia Kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita juga lebih
baik lagi, kira-kira pertumbuhan ekonomi kita minus 2-1 persen," jelas Menaker.

Artinya kita bisa melihat langkah yang Pemerintah lakukan ini menunjukkan efektivitasnya. Selain
itu, Menaker secara pribadi telah mengunjungi beberapa penerima program BSU yang mana
mereka berterima kasih sekali kepada pemerintah.

Demikian Menaker menegaskan kembali, tujuan subsidi gaji ini yakni untuk melindungi
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka
penanganan covid-19.

"Itulah salah satu cara kita mengkompensasi, karena ada pembatasan berskala besar yang
mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita lakukan dengan cara pemberian subsidi ini,"
jelasnya.

4. Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Penerima BSU Terbanyak Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah mencatat, total perusahaan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
subsidi gaji sebanyak 413.649 perusahaan. Jika dilihat dari sebarannya yang terbanyak berasal
dari pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Menaker menyebutkan sebaran penerima bantuan subsidi gaji berada di pulau Sumatera mulai
dari Aceh Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung,
Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Papua, dan Maluku.

105