Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021

Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto mengutarakan investasi dilaksanakan berdasarkan PP No.
99/2013 dan PP No. 55/2015 yang mengatur jenis instrumen investasi yang diperbolehkan
berikut dengan batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1/2016 yang mengharuskan
penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen.

Untuk alokasi dana investasi, BPJAMSOSTEK menempatkan sebesar 64 persen pada surat utang,
17 persen saham, 10 persen deposito, delapan persen reksadana, dan investasi langsung sebesar
satu persen.

Selama masa pandemi, pengelolaan dana investasi mendapatkan tantangan yang cukup berat,
mengingat dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua bidang usaha di dalam negeri.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang pada awal tahun 2020 dibuka melemah, bahkan
sempat terseok ke level 3.900-an setelah ditetapkan COVID-19 sebagai pandemi global.

Kondisi pandemi termasuk pasar investasi global dan regional tentunya memiliki pengaruh pada
hasil investasi yang diraih oleh industri jasa keuangan pada tahun 2020.
"Tapi kami telah mengalihkan mayoritas portofolio pada instrumen fixed income hingga
mencapai 74 persen dari total portofolio, sehingga tidak berpengaruh langsung dengan fluktuasi
IHSG," ujar Agus.

Pada investasi saham, mayoritas penempatan atau 98 persen penempatan dana dilakukan pada
saham kategori Blue Chip atau LQ45.

Meski demikian, penempatan pada saham non-LQ45 juga tetap dilakukan dengan menerapkan
protokol investasi yang ketat. Jumlah saham non-LQ45 tersebut hanya sekitar dua persen dari
total portofolio saham.

Emiten BUMN Untuk saham, pihaknya hanya berinvestasi pada emiten BUMN, emiten dengan
saham yang mudah diperjualbelikan, berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas yang baik dan
memberikan deviden secara periodik.

Tentu faktor analisa fundamental dan review risiko menjadi pertimbangan utama dalam
melakukan seleksi emiten.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil kelolaan investasi, BPJAMSOSTEK juga mengurangi broker fee
atau biaya transaksi penempatan dana dengan manajer investasi.

Sebagai badan hukum publik yang bersifat nirlaba, seluruh hasil pengelolaan dana dikembalikan
kepada peserta, sehingga dapat memberikan hasil pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT)
kepada pekerja yang jadi peserta mencapai 5,63 persen p.a yang tentunya selalu di atas rata-
rata bunga deposito bank pemerintah yang pada tahun 2020 sebesar 3,87 persen.

Jika ditilik dari tahun 2016 hingga 2020 saja, dana kelolaan dapat tumbuh mencapai dua kali
lipat dengan CAGR sebesar 18,74 persen, hingga mencapai Rp486,38 triliun. Padahal sejak tahun
1977 hingga 2015, dana kelolaan berada pada angka Rp206,58 triliun.

Hal ini jelas membuktikan kinerja BPJAMSOSTEK dalam meningkatkan kepesertaan dan
mengelola dana investasi sangat baik dengan peningkatan signifikan dari dana kelolaan yang
diperoleh.

Peningkatan dana kelolaan investasi ini juga tentunya tidak lepas dari protokol penempatan dana
yang dimiliki BPJAMSOSTEK yang sangat ketat. Jika dilihat dari aturan yang dimiliki, sangat kecil
kemungkinan penempatan dana investasi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

101