Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JANUARI 2021
P. 83
Judul Pembebasan Biaya Penempatan PMI Diperpanjang Enam Bulan
Nama Media tempo.co
Newstrend Pembebasan Biaya Penempatan PMI
Halaman/URL https://inforial.tempo.co/info/1004333/pembebasan-biaya-
penempatan-pmi-diperpanjang-enam-bulan
Jurnalis TEMPO.CO
Tanggal 2021-01-19 12:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan
calon pemberi kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang
masa transisi selama enam bulan ke depan hingga 15 Juli 2020
Ringkasan
Implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai
Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan
diperpanjang masa transisinya selama enam bulan ke depan.
Sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku pada 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa
transisi selama enam bulan.
PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PMI DIPERPANJANG ENAM BULAN
Implementasi pembebasan biaya penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai
Peraturan BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, akan
diperpanjang masa transisinya selama enam bulan ke depan.
Sejatinya Perban tersebut efektif mulai berlaku pada 15 Januari 2020, atau telah diberikan masa
transisi selama enam bulan. "Namun, melihat kesiapan Pemerintah Daerah dan calon pemberi
kerja di negara-negara tujuan penempatan, kami putuskan untuk memperpanjang masa transisi
selama enam bulan ke depan hingga 15 Juli 2020," ujar Kepala Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani di depan awak media dalam Press Conference, di
Media Center BP2MI, Jakarta, Jumat 15 Januari.
Selama masa transasi, BP2MI telah melakukan tujuh langkah dalam persiapan implementasi
Perban 09/2020. Pertama, melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri
Luar Negeri RI, Menteri Dalam Negeri RI. Kedua, menyebarkan informasi ke Perwakilan RI di
82
