Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

"Pengusaha harus mencicil pinyaman, membayar operasional perusahaan dan gaji pegawai,"
kata Hariyadi dalam diskusi daring, Jakarta, Rabu (21/7/2021).
Oleh karena itu selayaknya, kata Hariyadi, implementasi POJK 11/POJK 03/2020 tentang
Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran
Coronavirus Disease 2019 perlu diatur.

"Agar lebih seragam karena kenyataan di lapangan banyak lembaga keuangan yang memberikan
keringanan yang berbeda-beda," katanya.

Menurutnya, perbankan menerapkan kebijakan stimulus yang berbeda. Padahal pengusaha
memiliki permasalahan yang cenderung mirip bahkan sama sehingga ketika mendapat stimulus
yang berbeda, pengusaha tetap mengalami kesulitan keuangan.

"Misalnya ada yang menerapkan penurunan bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan
tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau
pembiayaan, konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara," jelas
pengusaha itu.

Pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum berkahir. Bahkan, pemerintah memutuskan untuk
memperpanjang PPKM Darurat. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan insentif ataupun
bantuan dari pemerintah. Salah satu yang tengah digodok yaitu pemberian subsidi gaji.

Pemerintah dikabarkan akan kembali memberikan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU)
bagi para pekerja. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempersiapkan usulan alokasi
anggaran untuk program tersebut.

"Sedang digodok terus (alokasi anggaran dan skema penyaluran BSU)," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Rabu
(21/7/2021).

Hingga kini Kementerian Ketenagakerjaan masih belum mau membeberkan detail anggaran yang
disiapkan untuk program ini. Termasuk juga dengan skema penyaluran dan sasaran penerima
BSU tersebut.

Sebagai informasi, tahun lalu pemerintah memberikan subsidi gaji bagi para pekerja yang
memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Setidaknya program ini telah dinikmati 12,4 juta pekerja yang
terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan program subsidi ini menelan biaya hingga
Rp 37,7 triliun. Masing-masing pekerja mendapatkan subsidi Rp 600 ribu per bulan selama 4
bulan.

Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas
waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta yang telah
terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi persyaratan yang berhak sebagai penerima.

Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto, mengungkapkan sejauh ini telah mencatat 700.000
rekening pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Dia menjelaskan kriteria cara
mengklasifikasikan calon penerima bantuan subsidi gaji yakni para pekerja yang terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, dan aktif membayar iuran dengan upah di bawah Rp 5 juta.

207