Page 219 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2021

Judul WfH 2020 terpusat di Jabodetabek, bagaimana saat PPKM Darurat?
Nama Media lokadata.id
Newstrend PPKM Level 4
Halaman/URL https://lokadata.id/artikel/wfh-2020-terpusat-di-jabodetabek-
bagaimana-saat-ppkm-darurat
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-21 11:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai berlaku hari ini hingga
20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Penguncian semi-total ini dikhawatirkan banyak pihak akan
menciptakan gelombang kedua pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengetatan pembatasan ini
akan berdampak pada operasional industri, perdagangan, maupun perkantoran. Pusat
perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan harus ditutup. Selain itu, warung makan atau
restoran juga dilarang menggelar kegiatan makan minum di tempat serta hanya melayani
layanan pesan antar.

WFH 2020 TERPUSAT DI JABODETABEK, BAGAIMANA SAAT PPKM DARURAT?

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai berlaku hari ini hingga
20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Penguncian semi-total ini dikhawatirkan banyak pihak akan
menciptakan gelombang kedua pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengetatan pembatasan ini akan berdampak pada operasional industri, perdagangan, maupun
perkantoran. Pusat perbelanjaan, mal, atau pusat perdagangan harus ditutup. Selain itu, warung
makan atau restoran juga dilarang menggelar kegiatan makan minum di tempat serta hanya
melayani layanan pesan antar.

Pemerintah juga mengatur operasional perkantoran dengan mewajibkan sektor usaha non
esensial untuk bekerja dari rumah (work from home/WfH). Sedangkan, untuk sektor non esensial
masih diperbolehkan bekerja dari kantor (work from office/WfO) dengan kapasitas 50 persen
dan sektor kritikal 100 persen kapasitas.

Dengan sejumlah pengetatan pembatasan kegiatan itu, praktis aktivitas ekonomi di sejumlah
sektor usaha tak bergerak. Kondisi ini memicu kekhawatiran adanya gelombang PHK.

Kekhawatiran ini salah satunya datang dari kelompok buruh. Menurut Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, pelaksanaan PPKM Darurat bukan tidak mungkin
akan menciptakan gelombang PHK besar-besaran terutama di sektor usaha yang operasionalnya

218