Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020

pekerja tetap PT Honda Precision Parts Manufacturing, pekerja kontrak PT IDS Manufacturing
Indonesia dan pekerja alih daya PT Haleyora Powerindo.
Gugatan dengan nomor perkara 101/PUU-XVI-II/2020 tersebut disidangkan pertama kalinya,
Selasa (24/11/2020).

"Dalil permohonan bahwa pemohon mengajukan uji materiil Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83,"
ungkap kuasa hukum pemohon, Muhammad Ali Asrun dalam sidang virtual yang dilaksanakan di
Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Ia menjabarkan terdapat 12 poin yang diajukan untuk diuji oleh MK. Yakni aturan terkait lembaga
pelatihan kerja pada Pasal 81 angka 1. Aturan terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja
pada Pasal 81 angka 3. Aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu angka 12, 13, 15, 16,
dan 17. Selanjutnya terkait pekerja outsourcing Pasal 81 angka 18,19, dan 20. Aturan terkait
waktu kerja Pasai 81 angka 21 dan 22.

Selain itu aturan terkait cuti pada Pasal 81 angka 23. Aturan tentang upah dan upah minimum
pada Pasal 81 angka 24 sampai 36. Lalu aturan mengenai pemutusan hubungan kerja dan
penghargaan masa kerja Pasal 81 angka 44 sampai 46, angka 51 sampai 56, serta angka 56 dan
58. Juga aturan terkait penghapusan sanksi pidana pada Pasal 81 angka 62, 63, 65, dan 66.
Hingga aturan terkait jaminan sosial pada Pasal 82 angka 1 dan 2, serta Pasal 83 angkat 1 dan
2.

Dalam petitumnya, Ali meminta hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pihaknya
dengan menyatakan sejumlah aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat.

Presiden KSPI Said lqbal mengatakan, UU Ciptaker tidak mengindahkan adanya aturan terkait
upah minimum, pesangon, pemutusan hubungan kerja, dan cuti yang dinilai dapat merugikan
kesejahteraan buruh, la juga menyinggung putusan MK No. 27/PUU-IX/2011, di-mana hakim
menyatakan pekerja buruh yang melaksanakan pekerjaan outsourcing atau alih daya harus
dilindungi haknya.

Namun UU Ciptaker, lanjutnya, justru akan memberi keleluasaan perusahaan dalam'
mempekerjakan pekerja alih daya yang sebelumnya dibatasi.
"Karena itu yang mulia, kami memohon putuskanlah dengan seadil-adilnya. Karena kami
berharap negara hadir dalam perlindungan (buruh) di tengah investasi," jelasnya.

Sebelumnya, Said mengaku pihaknya ragu dengan keberhasilan penggugatan UU Cipta Kerja ke
MK. Lantaran ada tiga hakim MK yang diusulkan oleh DPR. la khawatir hal ini akan berpengaruh
pada putusan di meja sidang.

Harian TerM/Safari

Caption:

DEMO buruh dl Mahkamah Konstitusi

65