Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 70

Judul               Mulai 2022, Upah Minimum Ikuti Pedoman UU Ciptaker
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20201125/12/1322385/mulai-2022-
                                    upah-minimum-ikuti-pedoman-uu-ciptaker
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2020-11-25 14:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Hal  tersebut  sesuai  dengan  amanat  SE
              Menaker No. 11/HK.04/X/2020 kepada gubernur untuk menetapkan pelaksanaan upah minimum
              setelah 2021 sesuai dengan aturan perundang-undangan



              Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mengatakan  upah  minimum  di  Indonesia  akan  resmi
              mengikuti pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)
              yang telah disahkan beserta peraturan pelaksanaannya pada 2022.



              MULAI 2022, UPAH MINIMUM IKUTI PEDOMAN UU CIPTAKER

              JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum di Indonesia akan
              resmi  mengikuti  pedoman  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU
              Ciptaker) yang telah disahkan beserta peraturan pelaksanaannya pada 2022.
              "Hal tersebut sesuai dengan amanat SE Menaker No. 11/HK.04/X/2020 kepada gubernur untuk
              menetapkan  pelaksanaan  upah  minimum  setelah  2021  sesuai  dengan  aturan  perundang-
              undangan," ujar Ida dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Rabu (25/11/2020).

              Ida  menambahkan  terbitnya  surat  edaran  tersebut  telah  mempertimbangkan  kondisi  yang
              terjadi, analisis dampak Covid-19 terhadap kondisi pengupahan, dan berbagai pandangan dan
              masukan dari pemangku kepentingan.

              Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertimbangan terkait dengan pengupahan, antara
              lain serikat buruh, pengusaha, pemerintah, pakar, praktisi, dan akademi yang tergabung dalam
              Dewan Pengusaha Nasional dan Daerah.





                                                           69
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75