Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 75
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah menerbitkan surat edaran
Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa
Pandemi Covid-19. Menurut Ida, dengan adanya SE tersebut, gubernur diminta untuk tidak
menetapkan UMP 2021 lebih rendah dibandingkan UMP 2020.
Menurutnya, diterbitkannya SE tersebut sudah melalui diskusi panjang dengan
mempertimbangkan kondisi yang terjadi, pertumbuhan ekonomi, analisis dampak Covid-19
terhadap kondisi pengupahan Ida menjelaskan, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mengalami kontraksi. Bahkan, berdasarkan hasil survei BPS pada Juli 2020 mengenai
dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, ada 82,85% perusahaan cenderung mengalami
penurunan pendapatan, 53,17% usaha menengah dan besar dan 62,21% usaha mikro dan kecil
menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.
Melihat ini, dia berpendapat sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar upah meskipun
sebatas upah minimum yang berlaku saat ini. Menurutnya, seluruh regulasi seperti PP 78/2015
tentang Pengupahan, Permenaker 18/2020 mengenai kebutuhan hidup layak serta dan
Permenaker 15/2018 tentang Upah Minimum disusun dengan asumsi kondisi normal.
"Sehingga akan memunculkan masalah jika dipaksakan untuk dilaksanakan dalam kondisi
extraordinary seperti adanya kondisi pandemi saat ini," kata Ida.
Ida juga memastikan, penetapan SE upah minimum 2021 tersebut berdasarkan berbagai
pandangan mulai dari unsur pekerja, pengusaha, pemerintah, pakar, praktisi hingga akademisi
yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan Daerah. "Jadi
bukan ujug-ujug tetapi melalui proses diskusi panjang," kata Ida.
Lebih lanjut Ida juga mengatakan melalui SE Menaker, gubernur diamanatkan untuk
melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, upah minimum tahun 2022 ditetapkan dengan
berpedoman pada UU Cipta Kerja yang telah disahkan beserta aturan turunannya.
Editor: Herlina Kartika Dewi.
74
