Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 116
"Kami mendapat informasi ada keberangkatan PMI nonprosedural ke Malaysia melalui jalan tikus
di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sangat prihatin
dan miris hati saya mendengar info ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat
(5/2).
Kebobolan awal tahun ini harus diperbaiki dengan meningkatkan sistem screening di banyak
pintu keluar PMI, termasuk screening ke perusahaan pengiriman.
"Kasihan teman-teman PMI yang sering tertipu, padahal mereka sudah keluar uang hanya untuk
mendapat pekerjaan di negara lain dikarenakan sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.
Negara harus hadir," sambungnya.
Selain pengetatan screening, amanat UU tentang sanksi terhadap pengirim PMI yang
nonprosedural juga harus ditegakkan. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
bersama Kemnaker juga harus intensif menyosialisasikan kepada PMI yang akan pergi,
khususnya selama pandemi. "Regulasi tentang pemberangkatan PMI harus mudah
diimplementasikan dengan biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah," terang Mufida.
Negara, kata dia, harus menyiapkan sistem yang jauh lebih mudah dan membantu PMI agar
tetap bisa mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi,
khususnya di masa pandemi ini. "Sampaikan dan tunjukkan jika proses bekerja di luar negeri
lewat jalur resmi mudah dan terjamin aman. Adalah kewajiban negara untuk menyediakan
layanan tersebut sebagai wujud perlindungan negara terhadap PMI," tandasnya.
PAN Desak Jenderal Sigit Tindak Tegas Perusahaan Pengirim PMI Ilegal Pemberantasan mafia
penempatan ilegal PMI ke luar negeri merupakan program pertama dari 9 program Prioritas
BP2MI dalam implementasi Rencana Strategis BP2MI 2020-2024.
BP2MI menginformasikan dari laporan tahun 2020, telah diterima sekitar 1.725 pengaduan, di
mana 67,4 persen dari pengaduan tersebut tentang pemberangkan PMI secara ilegal.
EDITOR: DIKI TRIANTO Tag: PMI DPR BP2MI IMIGRAN .
115
