Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 121
Judul RPP Pengupahan, Pemerintah Atur Upah Pekerja Paruh Waktu
Nama Media nkriku.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nkriku.com/rpp-pengupahan-pemerintah-atur-upah-pekerja-
paruh-waktu/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-02-05 14:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - None (None) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per jam dapat dilakukan
peninjauan apabila terjadi perubahan median jam kerja pekerja/buruh paruh waktu secara
signifikan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jam kerja kita kan 40 jam seminggu. Di bawah
35 jam per minggu, maka ada fleksibilitas nanti di bawah itu hitungannya per jam. (Upah
bulanan) tetap ada, itu yang 40 jam per minggu
Ringkasan
Pemerintah mengatur besaran upah pekerja paruh waktu dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pengupahan. Rancangan beleid turunan Undang-undang Nomor 11 tentang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu diunggah pada laman resmi https://uu-ciptakerja.go.id/. Dalam
Pasal 16 RPP Pengupahan, pemerintah menetapkan upah per jam bagi pekerja/buruh yang
bekerja secara paruh waktu. Dalam penjelasan RPP tersebut, bekerja secara paruh waktu
diartikan sebagai bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu.
RPP PENGUPAHAN, PEMERINTAH ATUR UPAH PEKERJA PARUH WAKTU
Pemerintah mengatur besaran upah pekerja paruh waktu dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pengupahan. Rancangan beleid turunan Undang-undang Nomor 11 tentang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) itu diunggah pada laman resmi https://uu-ciptakerja.go.id/.
Dalam Pasal 16 RPP Pengupahan, pemerintah menetapkan upah per jam bagi pekerja/buruh
yang bekerja secara paruh waktu. Dalam penjelasan RPP tersebut, bekerja secara paruh waktu
diartikan sebagai bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu.
"Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh,"
demikian bunyi Pasal 16 (2) RPP Pengupahan, dikutip Jumat (5/2).
120
