Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Judul MENAKAR MANFAAT RPP PENGUPAHAN
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Iim F. Timorria
Tanggal 2021-02-08 04:14:00
Ukuran 300x296mmk
Warna Warna
AD Value Rp 262.500.000

News Value Rp 787.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Bob Azzam (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha) Formula
yang lalu menciptakan banyak masalah. Kenaikan upah antardaerah tidak seimbang sehingga
menciptakan gcap yang makin besar

neutral - Shinta W. Kamdani (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo))
Dengan adanya tiga variabel berupa paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan media upah,
ini bisa mengurangi kesenjangan upah minimum antarwilayah

neutral - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan) Jadi jika daya
beli di daerah tersebut makin bagus, upahnya akan mengikuti. Kalau tingkat pengangguran
sedikit, artinya penyerapan tenaga kerja bagus, dengan demikian upah juga lebih baik

negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Makin sedikit lapangan
kerja dan makin banyak pencarinya, artinya upah akan turun. Kondisi ini membuat daya tawar
pekerja menjadi rendah karena pelaku usaha bisa dengan mudah menentukan upah minimum

Ringkasan

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha Bob Azzam menilai formulasi
terbaru upah minimum yang tertuang dalam RPP Pengupahan bisa mengurangi kesenjangan
upah yang lebar antardaerah.

Berbeda dengan acuan penghitungan upah minimum pada Peraturan Pemerintah No. 78/2015
tentang Pengupahan, upah minimum provinsi tidak lagi hanya mengacu pada produktivitas dan
kondisi perekonomian yang mencakup nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

15