Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 18
minimum di wilayah yang relatif masih rendah dibandingkan dengan standar hidup di wilayah
tersebut.
Terpisah, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani
mengemukakan formuiasi baru akan diterapkan pada kabupaten/kota yang belum memiliki upah
minimum kota/kabupaten.
"Jadi jika daya beli di daerah tersebut makin bagus, upahnya akan mengikuti. Kalau tingkat
pengangguran sedikit, artinya penyerapan tenaga kerja bagus, dengan demikian upah juga lebih
baik," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
memandang acuan baru upah minimum yang merujuk pada paritas daya beli, penyerapan tenaga
kerja, dan median upah erat kaitannya dengan kondisi ketersediaan lapangan kerja dan pencari
kerja.
"Makin sedikit lapangan kerja dan makin banyak pencarinya, artinya upah akan turun. Kondisi
ini membuat daya tawar pekerja menjadi rendah karena pelaku usaha bisa dengan mudah
menentukan upah minimum," tuturnya.
Dia menjelaskan upah minimum yang selama ini ditetapkan rutin setiap tahun sejatinya
memainkan peran sebagai jaring pengaman agar pekerja tetap menerima upah layak tanpa
harus mengkhawatirkan kondisi pasar kerja.
Meski ruang negosiasi antara pemberi dan pencari kerja tetap terbuka, dia menilai pilihan pekerja
pemula tetap terbatas di tengah makin ketatnya pasar tenaga kerja.
17
