Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

Berdasarkan draft RPP, tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
besaran iuran JKP sebesar 0,46% dari upah. Pemerintah akan membayarkan sebesar 0,22% dari
upah per bulan dengan batasan maksimal besaran upah Rp 5 juta per bulan.

Sementara itu untuk iuran JKK akan direkomposisi sebesar 0,14% dari upah, yakni dari
sebelumnya 0,24% -1,74% dari upah tergantung tingkat risiko kerja meryadi 0,10% -1,60%.

Sementara untuk JKM akan mengalami rekomposisi menjadi 0,1% dari upah sebulan. Sehingga
iuran untuk JKM menjadi 0,2% dari upah sebulan dari sebelumnya yang mencapai 0,3%.

Besaran uang yang diterima sebesar 45% dari upah per bulan dengan batas maksimal upah Rp
5 juta per bulan selama 3 bulan. Sedangkan 3 bulan sisanya peserta akan mendapatkan manfaat
JKP sebesar 25% dari upah sebulan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, program JKP tak
dapat diimplementasikan. "Tidak boleh antar program di BP Jamsostek melakukan subsidi antar
program," ujar Said, (7/2).

Rekomposisi juga menghilangkan tanggung jawab pemerintah memberikan JKP. Penggunaan
dana iuran peserta untuk JKP artinya dana berasal dari iuran pekerja.

Abdul Basith Bardan

Komposisi Iuran JKK dan JKM Peserta BP Jamsostek (dari nilai upah per bulan)

Program Iuran Lama _______Iuran Baru*_

Jaminan Kecelakaan Kerja 0,24%-1,74% 0,10%-1,60%

Jaminan Kematian 0,3% 0,2%

*> dalam draft RPP JKP,

Sumber: Draft RPP JKP dan Riset KONTAN

21