Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

KORBAN PHK BAKAL DIBERI PESANGON OLEH PEMERINTAH, BEGINI SYARAT DAN
BESARANNYA
JAKARTA - Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan pekerjaan
akan diberikan uang pesangon oleh pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) telah mengaturnya, yang saat ini drafnya sudah diunggah oleh pemerintah.

JKP merupakan manfaat baru dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Program tersebut semakin menambah manfaat yang sudah ada seperti Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, mengatakan meski ada
tambahan manfaat, pemerintah menjamin tak akan mengubah besaran iuran BPJS
Ketenagakerjaan.

Menurutnya, iuran JKP bagi pegawai yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan akan bersumber dari
pemerintah dan rekomposisi iuran.

"Sumbernya dari pemerintah dan rekomposisi iuran dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK)
dan juga jaminan kematian (JKM)," kata Anwar dikutip Tribun Jogja dari Kontan.co.id via
Kompas.tv, Minggu (7/2/2021).

Menurut draf RPP yang telah diunggah, besaran iuran JKP sebesar 0,46 persen dari upah.
Pemerintah akan membayarkan sebesar 0,22 persen dari upah per bulan dengan maksimal
besaran upah Rp 5 juta per bulan.

Untuk iuran JKK, akan direkomposisi sebesar 0,14 persen dari upah, sehingga akan terdapat
perubahan pada iuran JKK berdasarkan tingkat risiko.
Iuran untuk tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,1 persen dari upah sebulan, risiko rendah 0,4
persen dari upah sebulan, risiko sedang 0,75 persen dari upah sebulan, risiko tinggi 1,13 persen
per bulan, dan risiko sangat tinggi sebesar 1,6 persen dari upah sebulan.

Sedangkan JKM akan mengalami rekomposisi menjadi 0,1 persen dari upah sebulan, sehingga
iuran untuk JKM menjadi 0,2 persen dari upah sebulan.

Di dalam persyaratan penerima JKP, peserta harus terdaftar pada seluruh porgam yang terdapat
di BP Jamsostek.

Dengan demikian, peserta akan menerima manfaat berupa uang dan pelatihan selama enam
bulan bila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) .
Besaran uang yang diterima sebesar 45 persen dari upah per bulan dengan batas maksimal upah
Rp 5 juta per bulan selama tiga bulan.

Adapun selama tiga bulan sisanya, peserta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 25 persen
dari upah sebulan.

Syarat memperoleh JKP Syarat bagi peserta yang menerima JKP adalah terdaftar sebagai peserta
selama 24 bulan, dengan masa iuran 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama tiga
bulan.

26