Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 32
Antonius menyampaikan ini merespons data jumlah kematian ABK WNI sepanjang 2020 yang
dilansir Destructive Fishing Watch (DFW).
Antonius sepakat dengan anggota Komisi IV DPR Slamet yang sebelumnya menyoroti tentang
lemahnya perlindungan ABK Indonesia yang disebabkan karena regulasinya bersifat parsial,
belum mengatur perlindungan dari hulu sampai hilir.
Menurut Antonius, pembenahan dari hulu bisa dilakukan dengan menerapkan mekanisme
pemberangkatan satu pintu. "Agar (pemberangkatan) satu pintu, bisa dibentuk desk bersama
antara Kemenaker, Kemhub, Kemdagri dan Pemda. Jika perlu keluarkan SKB (surat keputusan
bersama) tiga Menteri," ujar Anton dalam keterangannya, Minggu (7/2).
Antonius menuturkan bahwa diperlukan pendataan dan pembinaan ship manning agency. Ia
menjelaskan maksudnya ialah agency harus dibina dan diawasi agar hanya memberangkatan
ABK yang tersertifikasi, sediakan kontrak kerja yang jelas, asuransi, dan lain-lain.
Menurutnya, bila ada ship manning agency yang terlibat TPPO maka perlu dibina, bahkan kalau
perlu dicabut izin operasionalnya.
"Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di LPSK dan
pengadilan," ungkap Anton, panggilan akrabnya.
Selain itu, Anton juga mengingatkan persoalan pemenuhan hak ABK WNI yang menjadi korban
TPPO. Khususnya restitusi atau ganti kerugian dari pelaku kepada korban. "(Restitusi) ini harus
menjadi perhatian semua stakeholder," imbuh dia.
Anton mengatakan dengan restitusi, maka korban bisa mendapatkan hak-hak
ketenagakerjaannya. Sebab, salah satu komponen dalam perhitungan restitusi adalah gaji yang
belum dibayarkan. Karena itu, Anton mengatakan regulasi tentang restitusi harus dilakukan
perubahan.
31
