Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 29
Judul Serikat Buruh Sangsi Manfaat JKP Bisa Dinikmati Pekerja Kontrak
Nama Media bisnis.com
Newstrend Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210207/12/1353444/serikat-buruh-
sangsi-manfaat-jkp-bisa-dinikmati-pekerja-kontrak
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-02-07 20:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Dalam UU Cipta Kerja sendiri
ada peluang untuk mempekerjakan pekerja kontrak di bawah satu tahun. Dalam banyak kasus
ada yang hanya enam bulan dan di sini mereka tentu tidak bisa merasakan manfaat yang
dijanjikan
negative - Mirah Sumirat (Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek)) Artinya JKP ini hanya janji
surga, ada peluang pekerja tak dapat manfaat karena pemberi kerja menyiasati dengan kontrak
kerja yang tidak sampai setahun. Dan praktik seperti ini sudah banyak ditemui
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perlindungan sosial ini berfungsi sebagai
bantalan daya beli dan peningkatan kapasitas dimaksudkan agar pekerja mampu adaptif dengan
permintaan industri yang makin dinamis
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Tantangan lain adalah bagaimana
memperluas kesempatan kerja meski sementara di sektor informal. Setidaknya hal ini bisa
mengungkit daya beli untuk sementara dan secara perlahan mengembalikan ke porsi pekerja
dari informal ke formal
Ringkasan
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan regulasi mengenai Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak akan menjamin pekerja dengan status kontrak atau dengan
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menikmati manfaat yang diberikan. Dalam
keterangan tertulis kepada Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan bahwa
program JKP sejatinya hadir untuk mengurai masalah pengangguran. Kehadiran program ini
diharapkan dapat mendorong kembalinya tenaga kerja ke pasar kerja setelah pemutusan
hubungan kerja (PHK). Ida mengemukakan dalam konteks pemulihan ekonomi pelatihan pekerja
saja tidak cukup untuk industri yang makin dinamis, perlindungan sosial dia sebut diperlukan
menjamin perlindungan pekerja dalam jangka pendek maupun panjang.
28