Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 33

Judul               KSPI sebut Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak bisa dijalankan, ini
                                    sebabnya
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
                Halaman/URL         https://nasional.kontan.co.id/news/kspi-sebut-jaminan-kehilangan-
                                    pekerjaan-jkp-tak-bisa-dijalankan-ini-sebabnya
                Jurnalis            Abdul Basith Bardan
                Tanggal             2021-02-07 18:16:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              positive - Said Iqbal (ketua KSPI) Tidak boleh antar program di BP Jamsostek melakukan subsidi
              antar program

              neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Sumbernya dari dana BPJS, artinya buruh mendapatkan JKP
              dari dana buruh sendiri jadi logika tanggung jawab negara tidak kuat

              neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemnaker) Iya (program JKP) tidak akan mengubah
              manfaat



              Ringkasan

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut program Jaminan
              Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak dapat diimplementasikan. Hal itu dianggap buruh hanya menjadi
              pemanis  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Salah  satu  alasan  yang  diungkapkan  berkaitan
              dengan iuran JKP.



              KSPI SEBUT JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) TAK BISA DIJALANKAN, INI
              SEBABNYA

              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut program Jaminan
              Kehilangan Pekerjaan (JKP) tak dapat diimplementasikan. Hal itu dianggap buruh hanya menjadi
              pemanis  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Salah  satu  alasan  yang  diungkapkan  berkaitan
              dengan iuran JKP.
              JKP merupakan program baru dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
              Jamsostek).  Iuran  JKP  sebesar  0,46%  dari  upah  sebulan  dibayar  pemerintah  0,22%  dan
              rekomposisi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).



                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38