Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi,
pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang
mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah,"
kata Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis, Ahad (7/2).

Program bantuan subsidi upah tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021.
Program yang diluncurkan pada 27 Agustus 2020 ini dan ditujukan kepada sebanyak 15,7 juta
pekerja dengan jumlah sebesar Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu empat bulan.

Sasaran utama dari program ini ialah para pekerja/buruh yang gajinya berada di bawah
Rp5.000.000 per bulan. Syarat lainnya bagi penerima sasaran bantuan tersebut adalah mereka
yang berhak mendapatkan subsidi ini harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per
Juni 2020.

"Pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan
konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk
kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi," jelasnya.

Sebab itu, lanjut Pingkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja dari Bantuan
Subsidi Upah 2020 dan mendiseminasi hasilnya kepada publik. Dengan demikian, lanjutnya,
masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial yang diberikan
tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran
terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan program bantuan subsidi upah
ini untuk tahun 2021.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, tidak ada alokasi dana
bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini tidak ada dalam APBN 2021. "Nanti dilihat bagaimana
kondisi ekonomi berikutnya, " ujar Ida Fauziyah di Medan, Sabtu (30/1).

37