Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 43
Judul Korban TPPO Tinggi, Mekanisme Perekrutan ABK WNI Perlu Diperbaiki
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Perlindungan ABK
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/nasional/729603/korban-tppo-tinggi-
mekanisme-perekrutan-abk-wni-perlu-diperbaiki
Jurnalis WBP
Tanggal 2021-02-07 11:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK))
Semua agar (pemberangkatan) satu pintu, bisa dibentuk desk bersama antara Kemenaker
(Kementerian Tenaga Kerja), Kemhub (Kementerian Perhubungan), Kemdagri (Kemnetrian
Dalam Negeri) dan pemda. Jika perlu keluarkan SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri
neutral - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK))
Sediakan kontrak kerja yang jelas, asuransi, dan lain-lain
negative - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK))
Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di LPSK dan pengadilan
neutral - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK))
Dalam konteks penegakan hukum, perlu mendorong proses hukum terhadap korporasi yang
terbukti terlibat TPPO
Ringkasan
Mekanisme perekrutan dan pengiriman anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI)
mendesak untuk diperbaiki. Apalagi selama ini ABK WNI yang menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang (TPPO) jumlahnya cukup tinggi. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo, menjelaskan, pada tahun 2020, jumlah permohonan
perlindungan ke LPSK terkait TPPO lebih tinggi ketimbang 2019.
KORBAN TPPO TINGGI, MEKANISME PEREKRUTAN ABK WNI PERLU DIPERBAIKI
Jakarta, Mekanisme perekrutan dan pengiriman anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia
(WNI) mendesak untuk diperbaiki. Apalagi selama ini ABK WNI yang menjadi korban tindak
pidana perdagangan orang (TPPO) jumlahnya cukup tinggi. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo, menjelaskan, pada tahun 2020, jumlah
permohonan perlindungan ke LPSK terkait TPPO lebih tinggi ketimbang 2019.
42