Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 46
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti tentang lemahnya perlindungan ABK
Indonesia yang menurutnya disebabkan karena regulasinya bersifat parsial, belum mengatur
perlindungan dari hulu sampai hilir.
5.629 Warga Indonesia Anak Buah Kapal Asing Telah Dipulangkan Sependapat dengan Slamet,
Antonius mengatakan bahwa pembenahan dari hulu bisa dilakukan dengan menerapkan
mekanisme pemberangkatan satu pintu. "Agar (pemberangkatan) satu pintu, bisa dibentuk desk
bersama antara Kemenaker, Kemhub, Kemdagri dan Pemda. Jika perlu keluarkan SKB (surat
keputusan bersama) tiga Menteri," ujar Anton dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews,
Minggu (7/2/2021).
Selanjutnya, diperlukan pendataan dan pembinaan ship manning agency. Maksudnya, agency
harus dibina dan diawasi agar hanya memberangkatan ABK yang tersertifikasi, sediakan kontrak
kerja yang jelas, asuransi, dan lain-lain.
Jika ada ship manning agency yang terlibat TPPO perlu dibina, jika perlu dicabut izin
operasionalnya. "Data ship manning agency yang terindikasi terlibat TPPO, antara lain ada di
LPSK dan pengadilan," kata Anton.
45
