Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 48
memulihkan ekonomi nasional karena dapat mengangkat daya beli warga pada masa pandemi
COVID-19.
"Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi,
pemberian bantuan subsidi upah ini cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang
mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah,"
kata Pingkan Audrine Kosijungan dalam keterangan tertulis, Minggu (7/2).
Dikatakan, pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu
menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian.
"Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi,"
jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Pingkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja dari
Bantuan Subsidi Upah 2020 dan mendiseminasi hasilnya kepada publik.
Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari
bantuan sosial yang diberikan tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan
juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan
program bantuan subsidi upah ini untuk tahun 2021.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah
(BSU) tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi
ekonomi berikutnya, " ujar Ida Fauziyah di Medan, Sabtu (30/1).
Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan penandatanganan MoU
antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra,
asosiasi/industri di BBPLK Medan.
Untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia,
pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.
Kemenaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan
SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha
dan dunia industri.
(antara/jpnn)
47
