Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 34
"Tidak boleh antar program di BP Jamsostek melakukan subsidi antar program," ujar Said saat
dihubungi Kontan.co.id, Minggu (7/2).
Rekomposisi juga dianggap menghilangkan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan JKP.
Penggunaan dana iuran peserta untuk JKP dipandang sebagai dana yang berasal dari iuran
buruh.
Padahal dana tersebut disebut akan menjadi jaring pengaman bagi pekerja yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, dana tersebut dianggap tabungan buruh sendiri dari
iuran yang dibayarkan.
"Sumbernya dari dana BPJS, artinya buruh mendapatkan JKP dari dana buruh sendiri jadi logika
tanggung jawab negara tidak kuat," terang Wakil Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan
Indonesia (FSBPI) Jumisih.
Berdasarkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program
JKP, diatur rekomposisi dalam iuran BP Jamsostek.
Iuran JKK akan direkomposisi sebesar 0,14% dari upah. Sehingga akan terdapat perubahan pada
iuran JKK berdasarkan tingkat risiko.
Dal beleid itu disebut iran untuk tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,1% dari upah sebulan,
risiko rendah 0,4 dari upah sebulan, risiko sedang 0,75% dari upah sebulan, risiko tinggi 1,13%
per bulan, dan risiko sangat tinggi sebesar 1,6% dari upah sebulan.
Sementara untuk JKM akan mengalami rekomposisi menjadi 0,1% dari upah sebulan. Sehingga
iuran untuk JKM menjadi 0,2% dari upah sebulan.
Meski ada rekomposisi, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tak ada penguruangan
manfaat dari BP Jamsostek. Kemnaker juga memastikan tak ada tambahan iuran bagi peserta.
"Iya (program JKP) tidak akan mengubah manfaat," jelas Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi.
33
