Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021

SERIKAT BURUH SANGSI MANFAAT JKP BISA DINIKMATI PEKERJA KONTRAK

JAKARTA - Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Mirah Sumirat mengatakan regulasi
mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak akan menjamin pekerja dengan status
kontrak atau dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat menikmati manfaat yang
diberikan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 RPP tentang JKP, manfaat berupa uang tunai, informasi
pasar kerja, dan pelatihan dapat diajukan jika peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan
dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-berturut pada BPJS
Ketenagakerjaan sebelum PHK terjadi. Namun dalam praktiknya, Mirah mengatakan terdapat
pekerja yang kontrak kerjanya berada di bawah batas minimum masa iur.

"Dalam UU Cipta Kerja sendiri ada peluang untuk mempekerjakan pekerja kontrak di bawah satu
tahun. Dalam banyak kasus ada yang hanya enam bulan dan di sini mereka tentu tidak bisa
merasakan manfaat yang dijanjikan," kata Mirah pada Minggu (7/2/2021).
Dia pun menyebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara tegas memberi batasan
bagi pekerja kontrak sampai diangkat menjadi pegawai tetap. Menurutnya, hal ini makin
membuka peluang perpanjangan kontrak terus-menerus.

"Artinya JKP ini hanya janji surga, ada peluang pekerja tak dapat manfaat karena pemberi kerja
menyiasati dengan kontrak kerja yang tidak sampai setahun. Dan praktik seperti ini sudah
banyak ditemui," tuturnya.

Dalam keterangan tertulis kepada Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengemukakan
bahwa program JKP sejatinya hadir untuk mengurai masalah pengangguran. Kehadiran program
ini diharapkan dapat mendorong kembalinya tenaga kerja ke pasar kerja setelah pemutusan
hubungan kerja (PHK).

Ida mengemukakan dalam konteks pemulihan ekonomi pelatihan pekerja saja tidak cukup untuk
industri yang makin dinamis, perlindungan sosial dia sebut diperlukan menjamin perlindungan
pekerja dalam jangka pendek maupun panjang.

"Perlindungan sosial ini berfungsi sebagai bantalan daya beli dan peningkatan kapasitas
dimaksudkan agar pekerja mampu adaptif dengan permintaan industri yang makin dinamis,"
ujarnya.

Ida mengatakan sektor ketenagakerjaan menghadapi sejumlah tantangan pada masa
pemulihan. Seperti bagaimana tingkat pengangguran dapat ditahan tantangan menyiapkan
tenaga kerja yang terdampak pandemi agar sesuai dengan kebutuhan sektor yang masih tumbuh
positif.

"Tantangan lain adalah bagaimana memperluas kesempatan kerja meski sementara di sektor
informal. Setidaknya hal ini bisa mengungkit daya beli untuk sementara dan secara perlahan
mengembalikan ke porsi pekerja dari informal ke formal," tuturnya.

Sebagaimana tertuang dalam RPP, manfaat JKP akan diberikan dalam bentuk uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Regulasi ini pun menegaskan bahwa manfaat bisa
diterima jika peserta mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), baik untuk hubungan kerja
waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.

Manfaat uang tunai diterima setiap bulan paling banyak 6 bulan dengan besaran 45 persen upah
pada 3 bulan pertama dan sebesar 25 persen upah pada 3 bulan setelahnya. Selain itu, hak atas
manfaat JKP paling banyak diajukan 3 kali dalam masa usia kerja.

29