Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 28
Sementara itu pengusaha yang menunggak iuran BPJS maksimal tiga bulan berturut-turut dan
terjadi PHK, maka BP Jamsostek wajib membayar manfaat sebesar yang telah diatur kepada
peserta.
Sedangkan bila pengusaha menunggak iuran lebih dari tiga bulan, manfaat JKP wajib dibayarkan
oleh pengusaha kepada peserta.
Setelahnya, pengusaha harus melunasi tinggakan dan denda terkait iuran BP Jamsostek untuk
mendapatkan penggantian atas pembayaran iuran JKP.
Manfaat JKP hilang bila peserta tak mengajukan permohonan klaim selama tiga bulan sejak
terjadi PHK, peserta telah mendapatkan pekerjaan baru, dan peserta meninggal dunia.
PHK selama pandemi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membandingkan, jumlah
angkatan kerja saat ini yang mencapai sekitar 128 juta pekerja dengan angka pemutusan
hubungan kerja ( PHK) dinilai masih sedikit.
Ketimbang dengan pekerja yang dirumahkan dan pekerja yang penghasilan per bulannya
berkurang akibat pandemi virus corona (Covid-19).
"Jumlah angkatan pekerja kita 128 juta. Jika dilihat dari data BPS, banyak sekali teman-teman
kita mengalami dampak pandemi ini," tuturnya.
"Kalau dilihat dari angkanya PHK itu masih kecil, yang banyak adalah mereka yang dirumahkan
dengan penghasilan yang berkurang," ucapnya.
"Ada yang berkurangnya setengah, berkurangnya 75 persen, ada yang tidak berkurang sama
sekali," sambung Ida.
"Untuk mengatasi lonjakan PHK, pemerintah sepanjang tahun 2020 telah melakukan
pengamanan jaringan sosial (safety net).
Di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri selama 2020, telah melakukan program bantuan subsidi
upah.
Kemudian, juga ada Kartu Prakerja yang kini berubah skemanya menjadi semi bantuan sosial.
Lantaran ada insentif yang diberikan dalam program tersebut dengan nominal yang sama
sebesar Rp 600.000 per bulan.
"Tahun 2020, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah. Kami memberikan subsidi upah
kepada mereka yang berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah.
"Kemudian, program Kartu Prakerja yang semula untuk meningkatkan kompetisi menjadi
berubah. Kami harus berikan insentif, jadi semi bansosnya Kartu Prakerja," jelas dia.
Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran periode Agustus
2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang.
Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77
juta orang.
Selain itu, pandemi virus Corona juga membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di
Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07%.
Jika dilihat berdasarkan lokasi, jumlah pengangguran di kota mengalami peningkatan lebih tinggi
dibandingkan di desa. Di kota, tingkat pengangguran meningkat 2,69% sementara di desa hanya
0,79%. (Kontan.co.id/Kompas.com/Kompas.tv).
27
