Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 FEBRUARI 2021
P. 17
MENAKAR MANFAAT RPP PENGUPAHAN
Bisnis, JAKARTA --- Era baru pengupahan di bawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja mulai dirinci melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan.
Pro dan kontra masih terjadi, tetapi ruang diskusi tetap terbuka.
lim Fathlmah Timor ria
iim.fathlmah@bisnls.com
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha Bob Azzam menilai formulasi
terbaru upah minimum yang tertuang dalam RPP Pengupahan bisa mengurangi kesenjangan
upah yang lebar antardaerah.
Berbeda dengan acuan penghitungan upah minimum pada Peraturan Pemerintah No. 78/2015
tentang Pengupahan, upah minimum provinsi tidak lagi hanya mengacu pada produktivitas dan
kondisi perekonomian yang mencakup nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Dalam RPP turunan di bawah UU Cipta Kerja, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan, sedangkan upah minimum kota/ kabupaten ditentukan
berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kota/kabupaten yang bersangkutan.
Adapun, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mengacu pada variabel paritas
daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah yang Poin dalam RPP Jaminan
Kehilangan Pekerjaan
datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Formula yang lalu menciptakan banyak masalah. Kenaikan upah antardaerah tidak seimbang
sehingga menciptakan gcap yang makin besar," katanya saat dihubungi, Minggu (7/2).
Bob menjelaskan kesenjangan yang besar ini bisa berdampak pada berkurangnya tenaga kerja
di daerah.
Padahal, tak jarang daerah dengan upah minimum tinggi memiliki tingkat pengangguran terbuka
(TPT) yang tinggi.
Selain itu, ketentuan upah minimum baru dalam RPP Pengupahan dinilai bisa lebih menjamin
keikutsertaan pekerja sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam skema
perlindungan sosial.
Regulasi terbaru memungkinkan pemberi kerja sektor UMKM untuk tak mengikuti skema upah
minimum dengan sejumlah syarat.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai ketentuan
penetapan upah minimum dalam RPP Pengupahan bakal lebih mencerminkan kondisi
perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja bisa
lebih didorong.
Menurutnya, formula baru tidak akan menyebabkan upah minimum menjadi fluktuatif atau makin
tertekan. Dia pun memastikan penetapan akan mengacu pada data-data yang dirilis oleh BPS.
"Dengan adanya tiga variabel berupa paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, dan media
upah, ini bisa mengurangi kesenjangan upah minimum antarwilayah," ujarnya.
Selain mengurangi kesenjangan, formula baru juga diyakini dapat memacu pertumbuhan upah
16
